Iklan

IKADIN Aceh, Ajukan Judicial Review Perppu No 1 Tahun 2013 Ke MK

ACEH TIMUR | Ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Aceh, Safaruddin,SH, Senin (21/10/13) mengajukan, Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, terhadap Perppu No 1 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Menurut Safaruddin, sebelumnya pada 8 Oktober 2013 lalu, pihaknya telah menyampaikan dukungan terhadap kewenangan MK dan menolak rencana Pernerbitan Perppu oleh Presiden atas kasus tertangkapnya Ketua MK oleh KPK.

Kami menilai Perppu No 1/2013 yang telah dikeluarkan oleh Presiden tersebut inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945 dan sejumlah regulasi lainnya.

Khususnya pada pasal I angka 2 pasal 15 ayat (2)i, (3)f,
Angka 7 pasal 27A ayat (1) dan ayat (7) terhadap pasal 7, pasal 24B
dan pasal 27 UUD1945." Kami berpandangan bahwa pasal tersebut yang mengatur calon hakim harus tidak terlibat dalam politik selama 7 tahun itu bertentangan dengan hak warga negara dalam berpolitik," ujar Ketua IKADIN Aceh, Safaruddin, SH.

Kemudian lanjut Safar, pembatasan bahwa hakim hanya boleh menjabat untuk satu periode (5 tahun) juga bertentangan dengan pasal 7 UUD1945 yang mengatur bahwa Presiden boleh dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan (10 tahun).

Menurut Safar, jika Pemerintah ingin memperbaiki citra MK maka harus segera dengan DPR mengagendakan revisi UU MK," muatan Perppu No 1 tahun 2013, pasal I angka 7 pasal 27A ayat (1) yang mengatur tentang keterlibatan KY dalam mengawasi hakim MK, yang subtansi dalam pasal tersebut sudah terlebih dahulu dibatalkan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. Menurut Konstitusi putusan MK itu bersifat final dan mengikat, jadi putusan tersebut sudah final bahwa KY tidak dapat terlibat dalam pengawasan hakim MK, kecuali ada perubahan/ amandemen dalam UUD1945 tentang kewenangan masing-masing lembaga tinggi negara," ujarnya.

Perppu ini juga bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan pasal
27 UUD 45 karena ada pengecualian hak dan kewajiban yang tidak sama
antar sesama warga negara yang diatur dalam Perppu ini seperti yang
disampaikan diatas," dalam pasal 27 diatur bahwa segala warga Warga
negara bersamaam kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Demikian pungkas Safar seraya berharap agar MK membatalkan pasal dalam Perppu nomor 1 tahun 2013 tersebut.|d77|