Iklan

IKADIN Aceh, Surati Komisi III DPR- RI terkait PERPPU NOMOR 1 Tahun 2013.

Safaruddin, SH
ACEH TIMUR | Ketua Ikatan Advokasi Indonesia( IKADIN) Aceh,Safaruddin, SH, Rabu (23/10/13) menyurati Ketua Komisi III DPR- RI untuk melakukan penundaan pembahasan terkait PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Menurut Safaruddin, sesuai dengan Konstitusi Presiden berhak mengajukan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) sebagaimana di atur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945."Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang." Jelasnya.

Penetapan PERPPU yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dalam
Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi,"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa,"tambahnya.

Namun menurut Safar, ukuran objektif penerbitan PERPPU baru dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009."Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter seperti adanya kegentingan yang memaksa bagi Presiden untuk menetapkan PEPRPU,diantaranya, adanya keadaan atau kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang.

Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga
terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai," terangnya.

Masih menurut Safar, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan
waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Safar menilai serta menyikapi, setelah Presiden mengeluarkan PERPPU Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada 17 Oktober 2013 lalu.

Oleh karena itu, saya selaku warga Negara yang merasa hak
konstitusional dirugikan oleh berlakunya PERPPU tersebut. Namun melalui Lembaga IKADIN Aceh, pihaknya telah mengajukan permohonan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi terhadap PERPPU tersebut dengan alasan PERPPU No 1/2013 yang telah dikeluarkan oleh Presiden tersebut inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945 dan sejumlah regulasi lainnya, khususnya pada Pasal I angka 2 pasal 15 ayat (2)i, (3)f, Angka 7 pasal 27A ayat (1) dan ayat (7) terhadap pasal 7, pasal 24B dan pasal 27 UUD1945.

Untuk itu IKADIN Aceh, meminta kepada DPR- RI selaku Lembaga
Tinggi Negara yang menjunjung tinggi supremasi Hukum, mohon kiranya agar tidak membahas terlebih dahulu PERPPU Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebelum adanya Putusan Hukum dari Mahkamah Konstitusi
terhadap Perppu tersebut." Demikian pinta Ketua IKADIN Aceh, Safaruddin, SH.|d77|

Powered by Telkomsel BlackBerry®