Iklan

Mawardi Ismail: Dana Otonomi Khusus Bukan Hasil MoU Helsinki

Mawardi Ismail
Banda Aceh | Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh bukanlah hasil dari perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2004. Tapi hasil kerja keras rakyat  Aceh melalui anggota DPRD Tingkat I Aceh dan anggota DPR RI asal Aceh pada saat pembentukan Undang-undang Pemerintahan Aceh.

Sebelum Aceh, Papua melalui UU No 22 tahun 2001 telah lebih dulu memperoleh dana otsus yang besarnya dua persen setara Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Waktu itu Aceh minta lima persen. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan daerah. Akhirnya disetujui dua persen sama dengan Papua.

Demikian pernyataan Mawardi Ismail, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah sekaligus mantan anggota DPRD Aceh, saat dimintai pendapatnya, Kamis (24/10/2013) melalui pesan singkat. Hal ini untuk memperkuat pernyataan yang sama, yang disampaikan oleh Mawardi, Rabu (23/10/2013) pada diskusi Kilas Balik Dana Otonomi Khusus Aceh, yang diselenggarakan oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dan Jaringan Peduli Anggaran (JPA) di kantor Forum LSM Aceh.

"Dana otsus tidak ada dalam MoU Helsinki. tapi itu hasil perjuangan rakyat Aceh melalaui DPRD I Aceh dan anggota DPR RI Asal Aceh, pada saat pembentukan UUPA," ujar Mawardi melalui pesan singkat.

Sebelumnya, dalam diskusi di kantor Forum LSM Aceh, akademisi hukum itu menjelaskan bahwa dana otsus bukanlah hasil perjanjian damai yang ada dalam MoU Helsinki. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Mawardi saat sesi diskusi, untuk meluruskan pemahaman masyarakat Aceh yang selama ini ada yang menganggap bahwa dana otsus lahir dalam MoU Helsinki. "Tidak-tidak. dana otsus hasil lobi anggota DPRD Aceh saat di Jakarta. anggotanya antara lain saya dan Pak Abdullah Saleh," terang Mawardi.

Awalnya, pihak DPRD Aceh hendak mengusulkan dana tersebut sebesar 5 persen. Namun setelah dikaji, angka tersebut terlalu besar. Sehingga akhirnya diputuskan menjadi 2 persen saja, itupun dengan perencanaan seadanya.

Mawardi juga menambahkan, dimasa itu perencanaan memang tidak detail, dikarenakan kondisi daerah. Namun dia berpesan agar untuk kondisi sekarang, perencanaan yang kurang matang jangan lagi dibudayakan. Sebab kondisi daerah sudah memungkinkan. Selain itu, dana otsus terbatas masa penggunaannya.

“Masa itu serba sulit. Jadi harap dimaklum bila perencanaannya kurang baik. Namun kondisi sekarang, hal demikian tidak boleh lagi berlangsung,” ujar Mawardi.


Sumber dikutip dari The Globe Journal.