Iklan

MPU Aceh Gelar Pendidikan Pengkaderan Ulama II Angkatan XVIII

Sekretaris MPU Aceh, Saifuddin, SE, MM.
BANDA ACEH | Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU ) Propinisi Aceh, pada Senin, 29 Oktober 2013, mengelar Pendidikan Pengkaderan Ulama II Angkatan XVIII,  yang bertempat  di Aula MPU Aceh, Jalan Tgk. Abdullah Ujong Rimba, Banda Aceh.  Acara tersebut dilaksanakan selama 25 hari dan juga akan didampingi oleh beberapa instruktur seperti Abu Daud Zamzamy, Abu Muslim Muslim, Abu Faisal Ali dan juga dari unsur cendikiawan. 

Ketua MPU Aceh,  Drs. Tgk H. Gazali Mohd Syam, dalam sambutannya saat membuka acara tersebut mengatakan, Ulama adalah pewaris para Nabi. Di samping sebagai perantara antara diri-Nya dengan hamba-hamba-Nya, dengan rahmat dan pertolongan-Nya, Allah Subhanahu wa Ta’ala juga menjadikan para ulama sebagai pewaris perbendaharaan ilmu agama. Sehingga, ilmu syariat terus terpelihara kemurniannya sebagaimana awalnya. Oleh karena itu, kematian salah seorang dari mereka mengakibatkan terbukanya fitnah besar bagi muslimin.


Sebagaimana Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hamba. Akan tetapi Dia mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama sehingga jika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, maka orang-orang mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Kemudian mereka ditanya, mereka pun berfatwa tanpa dasar ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan.” (HR. Al-Bukhari)
 

Meninggalnya seorang yang alim akan menimbulkan bahaya bagi umat.
Keadaan ini menunjukkan keberadaan ulama di tengah kaum muslimin akan mendatangkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. 

Pendidikan kader ulama merupakan suatu program unggulan MPU Aceh dan juga merupakan salah satu tugas pokok MPU sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan tata tertib Majelis Permusyawatan Ulama Aceh dalam pasal 4 poin (4). Program pengkaderan ini mempunyai peran penting  dan mendesak untuk dilaksanakan karena mulianya tugas ulama sebagai penyambung lidah nabi dan juga disebabkan krisis jumlah ulama sudah sangat terasa, tidak hanya di Aceh yang berjuluk Serambi Makkah dan juga telah menerapkan syariat Islam," melainkan juga di level nasional dan bahkan internasional. Ketika ada seorang ulama wafat, tidak serta merta akan langsung muncul penggantinya sehingga perlu dipikirkan proses pengkaderan dan regenerasinya," demikian ujar Ketua MPU Aceh.


Sementara itu, Sekretaris MPU Propinsi Aceh, Saifuddin, SE, MM yang juga selaku Ketua Panitia Pelaksana melalui pesan elektroniknya, kepada wartawan, Rabu 30 Oktober 2013 mengatakan,  pendidikan kader ulama merupakan suatu program unggulan MPU Aceh dan juga merupakan salah satu tugas pokok MPU sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan tata tertib Majelis Permusyawatan Ulama Aceh dalam pasal 4 poin (4). 


Program pengkaderan ini mempunyai peran penting  dan mendesak untuk dilaksanakan karena mulianya tugas ulama sebagai penyambung lidah nabi dan juga disebabkan krisis jumlah ulama sudah sangat terasa, tidak hanya di Aceh yang berjuluk Serambi Makkah dan juga telah menerapkan syariat Islam, melainkan juga di level nasional dan bahkan internasional." Ketika ada seorang ulama wafat, tidak serta merta akan langsung muncul penggantinya sehingga perlu dipikirkan proses pengkaderan dan regenerasinya," ujar Putra Aceh Timur ini.


Hal ini juga sejalan dengan visi Gubernur Aceh 2012-2017 yaitu , “Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan mandiri berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai wujud MoU Helsinki dan serta menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai dinul islam di semua sektor kehidupan masyarakat, Serta 10 (sepuluh) program Pemerintah Aceh dalam RPJM Aceh 2012-2017," ujar Saifuddin.


Untuk maksud tersebut, kata Saifuddin,  Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sesuai dengan tugasnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d Qanun Nomor 2 Tahun 2009 yaitu melakukan Pengkaderan Ulama memandang perlu melakukan kaderisasi atau pengkaderan ulama guna menyiapkan kader ulama yang mempunyai kompetensi intelektual yang mumpuni dan integritas moral yang terpuji agar mampu merespon berbagai gejala dan fenomena sosial sehingga dapat berperan maksimal di tengah-tengah kehidupan umat, demikian pungkas Saifuddin.[d77]