Iklan

Pemkab Bekasi Pelajari Sistem Lelang Kota Surabaya


Surabaya, globalaceh.com, Reputasi Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya untuk urusan pengadaan barang dan jasa memang tak perlu diragukan lagi. Keberhasilan dalam mengembangkan sistem lelang online (e-Procurement) pada 2003 berlanjut hingga dipakainya sistem tersebut sebagai rujukan lelang nasional oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah). Cerita sukses itulah yang tampaknya menginspirasi sejumlah daerah untuk belajar di Kota Pahlawan, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bekasi.

Tidak main-main, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin didampingi Sekretaris Daerah Bekasi Muhyiddin serta tiga anggota DPRD Bekasi membawa jajaran kepala SKPD Pemkab Bekasi. Total rombongan sebanyak 27 orang, diterima Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang juga didampingi Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan di balai kota, Kamis (17/10).

Neneng mengatakan, tujuan utama kunjungannya kali ini adalah untuk fokus mempelajari tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP). "Surabaya direkomendasikan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai tempat yang paling tepat untuk belajar," ungkapnya.

Wali Kota Tri Rismaharini menjelaskan, sejarah berdirinya ULP pertama kali mulai tahun 2008. Terbentuknya ULP juga tak bisa lepas dari e-Proc. 
"Jadi semua ada keterkaitan. Diawali dengan e-Proc kemudian tercetus e-Project Planning, e-Budgeting, dsb. Sampai lahirnya ULP ini," katanya.

Dia tidak memungkiri bahwa selama proses berdirinya ULP banyak hambatan yang didapat. Menurutnya, hal itu dikarenakan peralihan dari sistem manual ke sistem online. Perbedaan yang paling menyolok dapat dilihat dari tidak adanya kesempatan tatap muka antara pemangku kepentingan dengan peserta lelang. Sebab, proses lelang semuanya dilakukan secara online dan serba elektronik. Masyarakat bisa mengakses melalui komputer masing-masing. "Sejak 2003 sudah tidak ada lagi istilah beli dokumen di sini karena semua berkas di upload via internet," imbuh Sekda Hendro Gunawan.

Jadi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa seluruh proses pembangunan mulai dari pengadaan barang dan jasa, penganggaran, hingga realisasi proyek semua dilakukan serba elektronik. Bahkan, untuk pencairan pembayaran, rekanan tak perlu bertemu langsung. Kepala dinas cukup meng-klik lewat aplikasi yang ada di telepon genggamnya, maka dana sudah bisa dicairkan. Minimnya kesempatan bertatap muka inilah yang dinilai KPK sebagai terobosan sekaligus salah satu bentuk memerangi peluang tindak korupsi. Oleh karenanya, KPK selalu merekomendasikan Surabaya sebagai rujukan studi banding sistem lelang maupun pelayanan publik.

Risma -sapaan akrab wali kota- menambahkan, dengan pemanfaatan teknologi ini, selain lebih praktis, juga terbukti mampu memangkas pengeluaran hingga 30-50 persen. Itu pula yang disebut mantan kepala Bappeko ini membuat penggunaan APBD Kota Surabaya lebih efisien.

Setelah diterima di balai kota, rombongan Pemkab Bekasi juga mengunjungi kantor ULP Kota Surabaya yang terletak di Jl. Sedap Malam. Di situ, Kabag Perlengkapan Noer Oemarjiati menjelaskan teknis operasional ULP. Momen tersebut dimanfaatkan jajaran Pemkab Bekasi untuk bertanya sejelas-jelasnya seputar ULP dan sistem lelang.

Intinya, penerapan sistem lelang di Surabaya mendapat pujian dari Bupati Bekasi beserta jajaran. Menurut Neneng, pihaknya tidak akan menyia-nyiakan pelajaran berharga yang didapat dari Surabaya. "Kami akan coba menerapkan apa yang dipelajari di sini," ujarnya.

Sementara Noer tidak memungkiri bahwa intensitas kunjungan ke ULP dari kota/kabupaten lain semakin meningkat. Dia menyebut, dalam seminggu sedikitnya ada 2-3 tamu yang berkunjung untuk mempelajari sistem lelang di Surabaya.(sh86/humas)