Iklan

Sekretaris MPU Aceh : Kegiatan Lokakarya Ulama & Umara Untuk Mempererat jalinan silaturrahmi.

Saifuddin, SE, MM.
Banda Aceh | Kegiatan Lokakarya Ulama dan Umara Tentang Ekonomi Syariat yang digelar pada, Kamis (24/10/13) kemarin, di Aula Serba Guna, MPU Aceh, guna Untuk mempererat jalinan silaturrahmi antara ulama dengan umara dan sesama ulama seluruh Aceh. Disamping itu juga  Membahas permasalahan aktual tentang ekonomi syariah.

Hal itu dikatakan Ketua Panitia Pelaksana Lokakarya, Saifuddin, SE, MM,  yang juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris MPU Aceh, kepada wartawan, Jumat (25/10/13) melalui selulernya.

Menurutnya,  tujuan kegiatan Lokakarya yang digelar pihaknya untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif masalah kontemporer yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi syariah, membangkitkan kearifan lokal Aceh bidang ekonomi syariah, menghilangkan unsur riba dalam pelaksanaan gala, mawah, ngui, utang dan nama lainnya.

" Meningkatkan kapasitas dan sumber daya para ulama, peran dan fungsi ulama-umara dalam mensosialisasikan ekonomi syariah, memperkuat dan meningkatkan keterlibatan dan partisipasi ulama-umara dalam memajukan ekonomi syariah, dan mendorong dan mewujudkan peran aktif ulama-umara dalam pembangunan ekonomi syariah guna meningkatkan kesejahteraan umat," demikian ujar mantan Sekda Aceh Timur ini.

Ada 10 poin hasil yang ditetapkan melalui Lokakarya Ulama dan Umara terhadap kearifan lokal bidang ekonomi syariah diantaranya,
 

Ekonomi dan keuangan syariah  telah terbukti mampu mengatasi problematika umat manusia dalam masalah keuangan, untuk itu Provinsi Aceh wajib memberlakukan sistem ekonomi dan keuangan syariah.

Semua pihak diharapkan untuk mendorong Pemerintah Aceh dan DPRA agar merumuskan dan menetapkan  Qanun terkait dengan operasional pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah secara menyeluruh di Aceh.
Pemerintah Aceh Diharapkan untuk menempatkan dan menyalurkan   anggarannya melalui Bank syariah.


Pemerintah Aceh Diharapkan untuk mensyariahkan semua bentuk  simpan pinjam yang berkembang  ditengah-tengah masyarakat seperti PNPM Mandiri DAN Bantuan Peumakmu Gampong (BPG).


Seluruh pengambil kebijakan di Provinsi Aceh perlu meningkatkan pemahaman fiqh muamalah dan ekonomi syariah secara komprehensif dan terintergratif.
Dinas, Badan, Lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Syariat Islam diharapkan menjadi lokomotif penggunaan jasa lembaga ekonomi dan Bank Syariah.


Lembaga Pendidikan di Aceh termasuk dayah perlu memperkenalkan sistem ekonomi dan keuangan syariah pada semua jenjang pendidikan.
Sosialisasi sistem ekonomi dan keuangan syariah harus  dioptimalkan secara rutin dan berkelanjutan.


Bank dan Pengelola Keuangan Syariah diharapkan untuk mendukung kegiatan  sosial masyarakat yang bersifat Islami.
Masyarakat muslim wajib menggunakan jasa lembaga keuangan dan Bank Syariah dalam kaitan dengan simpan pinjam.


Sementara peserta yang hadir pada Lokakarya tersebut sebanyak 90 orang yang terdiri dari Unsur Ulama, Instansi Pemerintah Terkait, Kepala Sekretariat dan Komisi yang membidangi ekonomi syariah MPU Kab/Kota se-Aceh, Pimpinan Perbankan Syariah, Ormas Islam, Unsur Perguruan Tinggi, dan lain-lain.


Seperti diketahui adapun nama- nama tim perumus pada Lokakarya tersebut yaitu, Tgk. H. Faisal Ali (Ketua), Dr. Tgk. H. A. Gani Isa, SH, M.Ag (Sekretaris) Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag, dan Abdurrahman, SH, M. Hum, sebagai anggota. |d77|