Iklan

Tim PANJA Tetapkan 5 Komisioner KIP Aceh Timur Yang Di Dominasi PNS

H.A.Mutallib, H.Ibrahim, SE.SH.MSI
ACEH TIMUR | Seperti diketahui pada, Senin (21/10/13) melalui Paripurna Khusus Jilid II yang digelar di Aula Gedung Serba Guna Idi, yang mana, Tim Panitia Kerja (PANJA) DPRK Aceh Timur yang diketuai Sulaiman Ismail atau sapaan akrab GM, menetapkan empat dari lima nama Komisioner KIP Aceh Timur, yang masih berstatus PNS. Padahal sebelumnya Bupati Aceh Timur, Hasballah, M. Thaib, beberapa waktu lalu pernah mengeluarkan penyataan di media melalui Kabag Humasnya T. Amran, bahwa Bupati tidak pernah mengeluarkan izin kepada PNS yang ikut Komisiner KIP Aceh Timur.

Bahkan secara terang Bupati dalam berita media menyebutkan, bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin kepada satu pun PNS yang mengikuti seleksi calon Komisioner KIP, " jika ada PNS yang mengantongi izin itu illegal," tegas kabag Humas Aceh Timur dalam berita tersebut.

Sementara menurut informasi yang diperoleh wartawan, Selasa (22/10/13) dari berbagai sumber menyebutkan, adapun empat PNS yang masuk dalam komisioner KIP Aceh Timur yakni, Syahrul. S.Sos.I, (PNS Sekdakab) Ilyas. S.pd.I,(PNS Tata Usaha SMKN Simpang Ulim), Ismail. S.Ag (PNS Kemenag Aceh Timur) dan Syafwan. S.Ag. MH ( PNS Kamenag Aceh Timur), keempat nama tersebut dinyatakan lulus dalam Fit And Propertes yang dilakukan Panja DPRK dan di paripurna DPRK Aceh Timur diruang sidang A DPRK setempat.

Kepala BKPP Aceh Timur, Bustami yang dihubungi secara terpisah melalui selulernya terkait hal itu mengatakan, yang pernah mengajukan izin untuk mengikuti seleksi calon Komisioner KIP Aceh Timur adalah Syahrul, S.Sos.I, " seingat saya hanya satu yang pernah mengajukan izin untuk mengikuti seleksi calon komisioner KIP, semantara yang lain saya tidak ingat, " jawabnya singkat.

Sementara menurut Kapala Kantor Kamenag Aceh Timur, Drs. H. Faisal Hasan, saat ditemui dikantornya, selasa (22/10/13) mengaku dua PNS nya yang mengikuti seleksi calon Komisioner KIP Aceh Timur, tidak pernah mengajukan izin kepada pihaknya. " Sampai hari ini saya belum pernah menerima surat permohonan izin dari kedua PNS tersebut untuk mengikuti tes calon komisioner KIP Aceh Timur, " kata Drs. H. Faisal Hasan.

Paripurna Jilid II kali ini yang digelar pada Senin (21/10/13) kemarin yang dipimpin Wakil Ketua DPRK Aceh Timur, Tgk. Hasanuddin, yang dihadiri 24 orang Anggota DPRK dari Fraksi Partai Aceh, sementara Fraksi Partai Demokrat memilih tidak ikut serta Ketua DPRK Aceh Timur pun, Tgk. Alauddin, tidak ikut hadir.

Sementara pada Paripurna pertama Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur terlihat hadir namun pada paripurna Jilid II ini kedua pejabat tersebut tidak hadir. Ketidakhadiran ketua dewan tersebut pada paripurna Jilid II, sehingga membuat salah sorang parktisi hukum Aceh Timur, H.A.Mutallib, H.Ibrahim, SE.SH.MSI angkat bicara. Menurutnya, untuk sebuah sidang paripurna yang dilaksanakan DPRK itu sudah didesain atau disiapkan jauh- jauh hari sebelumnya, dengan disebarkan undangan kepada seluruh anggota DPRK yang ditandatangani oleh ketua dewan, " anehnya saat paripurna berlangsung, ketua DPRK Aceh Timur yang menandatangani undangan, tidak hadir padahal menurut informasi yang kita peroleh beliau ada di dalam wialayah Aceh Timur, " ujar H. A. Mutallib.

Katanya, setiap sidang Paripurna, sedikitnya harus dihadiri oleh dua pimpinan dewan, namun di Paripurna yang dilaksanakan Senin (21/10/13) hanya dihadiri satu pimpinan dewan yakni, Tgk Hasanuddin (Wakil Ketua DPRK Aceh Timur). "Padahal keputusan Paripurna tersebut harus ditandatangani oleh ketua DPRK. Ini kita nilai ada sedikit aneh, "demikian pungkas H. A. Muthallib, SE.SH.MSI. |d77|

Powered by Telkomsel BlackBerry®