Iklan

MRP Serahkan Finalisasi Kajian Draft Otsus Plus

JAYAPURA - Setelah melakukan kajian dan memberikan bobot, akhirnya Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Papua Barat (MRPB) menyerahkan kembali draft Otsus Plus kepada Pemerintah Provinsi Papua yang diterima langsung Gubernur Papua Lukas Enembe, S.I.P., M.H., Kajian MRP ini sesuai dengan batas waktu yang ditentukan yakni selama lima hari.
  Gubernur Papua Lukas Enembe, S.I.P., M.H., memberikan penghargaan dan apresiasi kepada MRP Papua dan MRPB yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Dan dirinya yakin masyarakat Papua menginginkan hal ini, menginginkan lebih dari Otsus Plus.
  “Saya yakin seperti itu. Ini sebenarnya yang menjadi keinginan masyarakat Papua,” terangnya, dalam sambutanya ketika menerima draft Otsus Plus dari MRP dan MRPB di kediaman Gubernur Provinsi Papua, Sabtu (9/11) malam.

  Baginya, sejak lahirnya Undang-Undang No 21 tahun 2001 sampai saat ini banyak orang Papua menyampaikan keinginan lebih dari Otsus itu sendiri. Tetapi hari ini (Sabtu, 9/11-red) Pemerintah Provinsi Papua dan MRP dan MRPB baru dapat menyelesaikan suatu terang yang tentu perjuangannya panjang untuk dibawah ke Jakarta, tapi sebelumnya keinginan dan kajian akan melalui perbaikan oleh tim kecil sebelum dibawa ke Jakarta.
  “Selain Draft Otsus Plus tersebut harus mendapat dukungan dari DPR Papua, akan dibentuk tim kecil untuk melakukan koreksi maupun perbandingan antara Undang-Undang No. 21 tahun 2001 dengan Otsus Plus,” bebernya.
  “Kita memang harus mencoba, sebab sudah jelas setelah saya dipercaya oleh masyarakat dan Pemerintah Indonesia menjadi Gubernur dan Klemen Tinal sebagai Wakil Gubernur. Saya pertama mendatangi MRP yang selama delapan tahun dianggap sebagai lembaga separatis. Saya kira kita melakukan konsolidasi internal pemerintah Papua. Karena memang selama delapan tahun tersebut hubungan tidak berjalan dengan baik,” sambungnya.
  Lanjutnya, selama ini MRP, DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua maupun Bupati/Walikota serta DPRD tidak ada keharmonisan. Sehingga jalan masing-masing. Karena adanya perpecahan ini, orang Papua gampang dimainkan karena terjadinya perpecahan yang luar biasa. Bahkan dari Pegunungan Tengah Papua selama delapan tahun itu, apabila ada kegiatan seperti Rakerda tidak pernah hadir.
  “Ini terjadinya karena kita sendiri yang tidak mau bersatu, tidak mau merangkul satu sama lain, saya pikir konsolidasi mendalam telah kita selama tujuh bulan ini dengan semua stakeholder kita akan rangkul untuk duduk bersama-sama membahas masa depan Papua,” tukasnya.
  Sementara itu, Pemerintah Papua Barat meminta waktu selama satu minggu guna memberikan bobot serta masukan dapat dilihat setelah diserahkan nanti. Tim kecil yang dibentuk ini akan merumuskan yang lebih baik, karena terus terang kita semua belum ada ahli tata Negara. Namun demikian apa yang telah dilakukan merupakan suatu langkah maju yang telah disepakati bersama dalam rangka perbaikan harapan rakyat Papua.

UU Otsus Plus Untuk Menjawab Permasalahan Masyarakat Secara Komprehensif
Sementara itu Pelaksana Tugas Sementara, Sekda Provinsi Papua, Hery Dosinaen, mengatakan, kebijakan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.I.P., M.H., dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal, S.E., M.M., untuk merekonstruksi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, menjadi UU Otsus Plus atau UU Pemerintahan Papua.
  Itu akibat dari UU Otsus yang kenyataannya tidak ada yang Brigh Down (turunan peraturan pemerintah), yakni didalam UU Otsus itu tidak jelas pengaturan didalam penjabarannya. Contohnya, sampai saat ini baru ada satu peraturan pemerintah (PP) yang turunan dari UU Otsus, yakni PP No 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP).
  “Kongklusi yang diambil adalah suatu pembiaraan yang sangat luar biasa oleh Pemerintah Pusat terhadap Papua. Karena kenapa tidak ada PP lainnya yang mengatur pasal demi pasal yang teringklut dalam UU Otsus dimaksud,” ungkapnya dalam arahannya pada pembukaan rapat evaluasi PNPM Mandiri Pedesaan di Hotel Sahid Jayapura, baru-baru ini.
  Didalam pelaksanaan UU Otsus itu, mulai dilahirkan Perdasus yang terus dibicarakan orang. Sayangnya Perdasus yang menjadi turunan dari UU Otsus itu, sangat tidak jelas, bahkan tidak ada didalam pelaksanaannya. Pasalnya, ketika eksekutif dan legislatif menyampaikan ke Pemerintah Pusat selalu berbenturan secara frontal dengan regulasi sektoral lainnya.
  “Kondisi itu menyebabkan, kenapa dalam era kepemimpinan sekarang ini, harus direkonstruksi ulang UU Otsus itu. Ini perlu kita dipahami/mengerti bersama. Ini harus disampaikan kepada rakyat Papua bahwa ada agenda besar yang kita kerjakan,” tandasnya.
  Pekerjaan rekonstruksi UU Otsus ini adalah sesuatu yang berani, dan tentunya mendapatkan tanggapan baik dari berbagai stakeholder, tetapi yang jelas bahwa keluar dari hati nurani yang paling dalam bagaimana merekonstruksi UU Otsus ini, yang nantinya kewenangan-kewenangan, termasuk pendapatan daerah terinkluk kedalam UU Pemerintahan Papua yang sedang digodok ini.
  Dijelaskannya, salah satu upaya dari UU Otsus Plus itu adalah bagaimana ada kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua didalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Diantaranya, Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.I.P., M.H., dan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, S.E., M.M., dilantik ada 17 item tuntutan yang disampaikan kepada PT.Freeport Indonesia. Dan dari 17 item tersebut, sudah ada beberapa item yang sudah disetujui PT.Freeport, diantaranya, Bandara Moses Kilangin Mimika yang notebenya milik PT.Freeport Indonesia, sekarang menjadi aset Pemerintah Provinsi Papura, sehingga penerbangan sudah dibuka untuk umum.
  Berikutnya, karyawan PT. Freeport harus menabung di Bank Papua yang adalah Bank Pemerintah Provinsi Papua. Dan sekarang yang sedang diupayakan oleh Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah bagaimana Kantor PT.Freeport di Jakarta dipindahkan ke Jayapura. Itu karena PT.Freeport setiap tahunnya harus membayar Rp8 T ke Pemerintah DKI Jakarta, hanya karena kantor PT.Freeport di Jakarta. Kesemuanya itu termasuk didalamnya rekonstruksi UU Otsus Plus dimaksud.
  “Ini bagaimana dalam rangka adanya anggaran yang besar dan kewenangan yang besar bagi Pemerintah Provinsi Papua didalam membangun apa yang menjadi kebutuhan dasar rakyatnya demi mewujudkan rakyat Papua yang Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera,” bebernya.(nls/don/l03)