Iklan

Pemerintahan SBY Bereaksi Keras, Roy Suryo Ada Bukti

JAKARTA - Melalui email dan pasilitas BlackBerryMassanggernya kepada Pimpinan Lembaga Kantor Berita Kalimantan,Selasa (26/11), Roy Suryo menyatakan bahwa,sebenarnya dengan Tupoksi sekarang (Pemuda dan OR-Red) Roy sengaja membatasi bicara soal-soal Telematika ini, karena sudah ada Menkominfo.
“Tetapi intinya sederhana saja, Alhamdulillah justru di zaman Pemerintahan SBY sekarang ini sudah ada reaksi cukup keras menanggapi hal penyadapan itu, karena sebenarnya hal tersebut sudah terjadi lebih dari 10th yang lalu dan sudah tertulis juga di Koran yg sama tetapi waktu itu tidak ada reaksi apa-apa.”ungkap Roy Suryo.


Bahkan,kata Roy, kalau dicermati, penjualan Indosat (Roy tidak menyebut di zaman pemerintahan siapa-red) turut mempermudah penyadapan-penyadapan tersebut, karena didalam Indosat ada Satelindo (Pengendali Satelit Palapa), Sisindosat, LintasArta dan sebagainya yang menangani SKKL/Sistem Komunikasi Kabel Laut, VSAT dsb alias Indonesia makin mudah disadap dibandingkan kalau Indosat masih milik NKRI dulu.

“Saya ada bukti-bukti file presentasi saya 10 tahun yang lalu (2003) sebenarnya sudah menulis soal-soal yang diributkan saat ini,tetapi bahkan setelah Indosat dijual saat itu (saat Presiden siapa ?) secara otomatis terjual pula : Satelit Palapa (Satelindo),Kabel Laut (Sisindosat),Visat (LintasArta) yang semuanya di bawah Indosat. So,penjualan Indosat itu bukan hanya KEBODOHAN besar,tetapi KERUGIAN secara Intelejen dan kerahasiaan negara.

Roy Suryo Geram


Seperti yang ditayangkan disejumlah media online termasuk Merdeka.com yang dikutip LKBK bahwa Roy Suryo geram dengan pernyataannya soal Indosat yang dianggap perlu bertanggungjawab terhadap penyadapan di Indonesia diragukan banyak orang, maka Roy Suryo pun mengeluarkan bukti presentasinya ke sejumlah lembaga di luar negeri yang beberapa di antaranya sudah dimuat di surat kabar Australia seperti Sydney Morning Herald.
Menurut pengamat multimedia yang juga Menpora tersebut mengungkapkan penyadapan terhadap Indonesia sudah berlangsung sejak lama, dan kali ini pemerintah Indonesia baru bisa tegas.

Operasi pertama yang dinamakan operasi Echelon and friendship yang dilakukan NSA AS bersama Kanada, Inggris, Australia, dan Selandia Baru dalam hal penyadapan informasi lewat internet.

Operasi berikutnya adalah Jupiter and larkswood pada 1991 berupa penggelaran operasi penyadapan infokom satelit Palapa oleh Australia.

Selanjutnya ada operasi Orion Spy Satellite (AA-Australia) yaitu operasi penyadapan komunikasi seluler Jakarta Dili lewat satelit mata- mata Orion dengan orbit di atas wilayah indonesia yang dilakukan oleh NBC, 12 September1999.

Ada juga operasi penyadapan oleh FBI dengan nama Magic Lantern menggunakan teknologi mata-mata pendant passphrase program enkripsi publik seperti pgp via implant virus penyadap pada komputer dengan sasaran internet email.
Roy Suryo pun mengungkapkan sejumlah operasi penyadapan yang dilakukan NSA Amerika Serikat bersama Australia.


Roy Suryo juga mengungkapkan kasus-kasus kebocoran informasi seperti kasus hacking situs Deplu pada April 1996, kasus pembicaraan mantan presiden BJ Habibie dengan Jaksa Agung saat itu Andi M. Ghalib, dan rapat direksi Pertamina tentang rencana pembelian buffer-stock minyak dari Singapura tahun 1999.

Kemudian harian The australian pada 29 Agustus 2002 menyiarkan hasil rapat intern Polda Papua di Jayapura pada 5 Juli 2002 tentang rencana operasi "Adil Matoa".

"Kebocoran-kebocoran di lingkungan perbankan dengan kerugian besar akibat penyalahgunaan dan kerawanan aplikasi sistem informasi juga sering terjadi," katanya.

Menurut Roy, target operasi Echelon yang tidak hanya melibatkan AS dan Australia, tapi juga Jerman, Jepang, Norwegia, Korsel, dan Tukey Signal Intelligence Unit adalah komunikasi sangat rahasia (pejabat negara), dan satelit, stasiun penyadapan di darat.

Penyadapan juga dilakukan lewat satelit Intelsat dan Inmarsat untuk kegiatan masyarakat, pemerintahan, dan diplomatik.

Pada 1999, DSD dari Australia juga kerap melakukan penyadapan petinggi militer RI pada operasi Timor Timur sampai lepas dari Indonesia.***