Iklan

Gambit Pertanyakan Siapa Sebenarya dr. Husaini Hasan?

Sukriadi alias Gambit
Aceh Timur- Sukriadi alias Gambit mantan combatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Peureulak Kabupaten Aceh Timur mempertanyakan siapa sebenarnya dr. Husaini Hasan.? Dirinya sendiri dan mungkin seluruh masyarakat Aceh binggung terhadap pernyataan- pernyataan dr. Husaini Hasan selama ini baik yang dilansir di media cetak, online  maupun di media elektronik.

" Setelah dipelajari selama ini pernyataan- pernyataan dr. Husaini Hasan disinyalir ingin memperkeruh suasana di Aceh yang saat ini kondisi Aceh yang sedang aman dan tentram, ujar Gambit melalui selulernya, Minggu (1/12/13) kepada wartawan. 


Menurut Gambit, dr. Husaini adalah orang yang sudah dipecat dalam organisasi Gerakan Aceh Merdeka ( GAM) oleh Almarhum Wali Nanggroe Aceh, Dr. Tgk. Muhammad Hasan Di Tiro. " Karena dipecat saat itu dr. Husaini melawan Wali namun setelah dipecat dari GAM dianya mendirikan organisasi MP GAM." Terang Gambit.

Lanjut Gambit, dianya menyerukan kepada semua masyarakat Aceh jangan terpancing dengan provokasi murahan terutama sekali kepada mantan- mantan combatan GAM," kita jangan mau di adu domba oleh segelintir orang yang tidak bertanggungjawab yang semata- mata hanya mau mengambil keuntungan saja di Aceh," demikian pungkas Gambit seraya menambahkan mari kita bersatu untuk membangun serta membawa Aceh kearah yang lebih baik  dan sejahtera. (d- 77)


Pemberitaan sebelumnya di media Serambi Indonesia.  Abu Razak Minta Husaini jangan Tebar Propaganda.
 

Pernyataan mantan elite GAM, Dr Husaini Hasan yang meminta penundaan pengukuhan Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh Ke-9, menuai reaksi dari mantan elite GAM yang kini bergabung dalam Komite Peralihan Aceh/Partai Aceh. Wakil Ketua Umum Partai Aceh, Kamaruddin Abubakar mengecam aksi dan pernyataan Husaini Hasan yang dianggapnya sebagai propaganda.
 

“Husaini Hasan aktivis MP GAM. Dia pulang ke Aceh sibuk propaganda mengadu domba untuk memperkeruh ketenangan Aceh yang sedang membangun ini,” kata pria yang akrab disapa Abu Razak ini dalam pernyataan tertulis kepada Serambi Sabtu (30/11).
 

Abu Razak mengatakan perlu menanggapi pernyataan Husaini Hasan itu lantaran sudah terlalu jauh bertindak tak sehat. “Mengapa dia ke Aceh lalu ke mana-mana mengadu domba antara komponen masyarakat, apakah dia merasa bahagia dengan konflik yang sedang diciptakannya itu,” kata Abu Razak yang juga adalah Wakil Ketua KPA Pusat.
 

Abu Razak juga mengimbau agar Husaini Hasan agar pulang ke Aceh untuk membangun Aceh. “Mari sama-sama membangun Aceh. Walau kita tahu bahwa dia orang yang paling menentang perdamaian yang saat ini sudah tercipta di Aceh,” katanya.
 

Selain itu, Abu Razak menyarankan agar Husaini Hasan jangan bertindak kekanak-kanakan. “Jangan karena keinginannya tak terpenuhi lalu memantik api memanaskan Aceh, kami semua juga sudah tahu siapa dia, karena sikapnya itulah maka organisasi sempalan yang dibikinnya itu tak ada pengikut,” katanya.
Abu Razak menilai aksi Husaini Hasan adalah bagian dari propaganda organisasinya yaitu MP-GAM. “Dia memang tak ingin Aceh damai, itu memang sikap dia dari dulu,” kata Abu Razak.
 

“Aksi dia itu sebenarnya berlandaskan sentimen pribadi bukan wujud ideologi. Ini seperti anak-anak saja. Sudahlah, bersikaplah dewasa dan mari membangun Aceh, masih banyak yang bisa kita kerjakan bersama-sama untuk membangun Aceh,” katanya.
 

Soal keinginan Husaini yang meminta menunda pengukuhan Wali Nanggroe, menurut Abu Razak menilai sebagai permintaan mengada-ada. “Siapa Husaini Hasan itu? Ketika dulu dalam proses perdamaian dia ke mana saja? Lalu setelah ada perdamaian tiba-tiba muncul berkoar-koar,” kata Abu Razak lagi.
 

Ini Peryataan dr. Husaini Hasan sebelumnya di Media Serambi Indonesia.
Saran Husaini Hasan untuk Menghindari Meluasnya Konflik
 

Dokter Husaini Hasan yang mengaku sebagai mantan sekretaris negara merangkap menteri Pendidikan dan Penerangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) meminta kepada DPRA untuk menunda sementara waktu pengukuhan Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh Ke-9.

“Persoalannya, apabila pengukuhan itu dipaksakan pada Desember mendatang, justru akan menimbulkan konflik baru di tengah-tengah masyarakat Aceh. Juga akan dapat merusak perdamaian yang selama ini sudah berjalan dengan baik setelah penandatanganan MoU Helsinki di Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka,” kata Husaini Hasan dalam konferensi pers di sebuah rumah makan Jalan Imam Bonjol, Meulaboh, Aceh Barat, Jumat (29/11) siang.


Sejumlah tokoh muda Aceh Barat hadir dalam konferensi pers itu, seperti Teuku Neta Firdaus, Oma Arianto, dan Amiruddin yang juga  Pengurus Front Pembela Tanah Air (PeTA) Aceh. Hadir juga tokoh yang gigih memperjuangkan lahirnya Provinsi Aceh Barat-Selatan (Abas), H Tjut Agam.
 

Dr Husaini Hasan menilai, proses pembentukan aturan/Qanun Lembaga Wali Nanggroe yang sudah disahkan DPRA bersama Pemerintah Aceh, tapi kemudian mendapat penolakan dari pemerintah pusat serta sebagian masyarakat Aceh, terdapat banyak kekeliruan dan pertentangan. “Sehingga apabila Wali Nanggroenya tetap dipaksakan untuk dikukuhkan, maka akan menimbulkan masalah baru di Aceh. Saya khawatir akan memecah belah persatuan masyarakat di wilayah ini. Maka sebaiknya tunda dulu rencana pengukuhan, selesaikan dulu masalahnya. Setelah selesai dan tak ada lagi pertentangan di tengah masyarakat, barulah dilakukan pengukuhan,” kata Husaini Hasan.

Ia bahkan bersaran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA agar segera melaksanakan musyawarah dengan seluruh perwakilan masyarakat Aceh guna menuntaskan pro-kontra terkait keberadaan Wali Nanggroe di provinsi ini.
 

Husaini juga meminta Pemerintah Aceh dan DPRA untuk segera menuntaskan konflik yang terjadi di tubuh mantan kombatan GAM yang kini belum diselesaikan dengan baik dan tuntas. “Apabila hal ini tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru serta berbagai persoalan lain yang sama sekali tidak diharapkan.

Harusnya setelah semua masalah selesai, barulah Wali Nanggroe dikukuhkan,” ucapnya dalam bahasa Melayu-Indonesia dan sesekali berbahasa Inggris.
Konferensi pers di Meulaboh kemarin merupakan yang kedua dilakukan Husaini Hasan selama dua bulan terakhir. Konferensi pers pertama berlangsung di Sultan Hotel Banda Aceh pada 28 September 2013. Waktu itu Husaini menyatakan tentang perlu adanya satu upaya rekonsiliasi internal bersama untuk membangun Aceh pascapenandatanganan kesepakatan damai antara Pemerintah RI-GAM.
 

Menurutnya, rekonsiliasi diperlukan sebagai jalan menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di kalangan eks GAM, para pelaku sejarah perdamaian Aceh dan para tokoh yang terlibat dalam konflik. “Konflik kalau tidak diselesaikan sekarang semasa tokoh-tokoh konflik masih hidup, ditakutkan akan berkelanjutan ke generasi berikutnya, mungkin lebih sulit untuk diselesaikan di kemudian hari,” kata Husaini dalam konferensi pers yang didampingi Tgk Sufaini Syekhy dari Komite Acehnese Australia Association (AAA), salah seorang penggagas kepulangan Husaini Hasan.
 

Seperti dikatakan sebelumnya, kepulangannya ke Aceh untuk menjenguk sanak saudara yang sudah lama tak bertemu, sekaligus ingin melihat perkembangan di Aceh pascakonflik.
“Namun sayangnya, Aceh sudah rusak dan terpecah belah,” kata mantan tokoh GAM yang kemudian mendirikan Majelis Pemerintahan (MP) GAM ini.
 

Hari kedua keberadaannya di Meulaboh ( berita Serambi Indonesia) mantan Menteri Pertahanan GAM dan Sekteraris Negara Aceh Merdeka, Dr Husaini Hasan, Sabtu (30/11) siang mengikuti konvoi bendera Merah Putih menggunakan becak motor bersama puluhan anggota Front Pembela Tanah Air (PeTA) Aceh Barat. Aksi tersebut mengusung sikap penolakan rencana pelantikan Wali Nanggroe yang dijadwalkan bulan Desember 2013 di Banda Aceh.

Konvoi dimulai dari Meuligoe Hotel melintasi sejumlah ruas jalan protokol di Meulaboh dan mendapat perhatian warga masyarakat. Peserta konvoi juga melakukan pemasangan bendera Merah Putih sebagai wujud rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 

Koordinator aksi, Nanda F kepada Serambi mengatakan, konvoi Merah Putih yang mereka lakukan merupakan bentuk penolakan masyarakat dari pantai barat selatan Aceh terkait rencana pengukuhan Wali Nanggroe yang akan dilakukan DPRA dalam waktu dekat. “Kami sengaja membawa Dr Husaini Hasan dalam konvoi untuk memberikan penghormatan dan penghargaan kepada tokoh tersebut karena sudah berada di Meulaboh,” kata Nanda.

Menurut Nanda, aksi yang mereka lakukan ini adalah bagian terkecil dari aksi yang akan dilakukan secara besar-besaran pada 4 Desember 2013 apabila rencana pengukuhan Wali Nanggroe tetap dilakukan DPRA.
“Kami menilai rencana pengukuhan Wali Nanggroe sebagai bentuk arogansi DPRA yang tidak peduli dengan aspirasi masyarakat Aceh di berbagai wilayah yang terus menolak Wali Nanggroe. Kami akan melakukan aksi yang lebih besar apabila pengukuhan tetap dilaksanakan,” tegas Nanda yang juga anggota Front PeTA Aceh ini.


Dikatakannya, PeTA sedang mempersiapkan sejumlah strategi untuk melakukan penolakan terhadap rencana pengukuhan Wali Nanggroe. Mereka berharap aspirasi ini didengarkan oleh pemerintah pusat dan membatalkan kegiatan tersebut karena dinilai hanya memaksakan kehendak kelompok tertentu yang tak ada manfaatnya bagi seluruh masyarakat di Aceh.


Usai melakukan konvoi dan arak-arakan keliling Meulaboh, Dr Husaini Hasan bersama rombongan dilepaskan keberangkatannya di kawasan Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo dan selanjutnya diantar ke Bandar Udara Cut Nyak Dhien Nagan Raya.
Sebelumnya, Dr Husaini Hasan juga turut memberikan bantuan kepada anak yatim dan fakir miskin di Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh berupa sembako dan mi instan.