Iklan

Ini Kata YARA" Wali Nanggroe Sudah Sah, Bintang Bulan Pun Wajib Berkibar Di Aceh

Banda Aceh- Kehadiran Pangdam Iskanda Muda, Kapolda dan Direktur Otda Kemendagri dalam acara pengukuhan Wali Nanggroe (WN) menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat telah menyetujui Qanun Wali Nanggroe walaupun belum mendapatkan persetujuan secara resmi dari Pemerintah Pusat.
"Beranjak dari hal tersebut maka Qanun Bendera dan Lambang Aceh juga sudah dapat diberlakukan karena statusnya sama dengan Qanun WN." Ujar Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, SH, Selasa 17 Desember 2013.
Dia menambahkan, pihaknya meminta kepada Kapolda Aceh dan Pangdam Iskandar Muda agar tidak melarang pengibaran Bendera Aceh yang telah di sahkan oleh DPRA dan Gubernur," Bendera dan Lambang adalah masalah politik karena Qanun tersebut dihasilkan oleh lembaga politik (DPRA dan Gubernur) jadi Kapolda dan Pangdam tidak ikut campur terhadap masalah politik," pungkas Safar.
Kepolisian tugasnya menjaga keamanan dan harus memberikan pengamanan terhadap pengibaran Bendera Bulan Bintang di seluruh Propinsi Aceh. Sedangkan TNI tugasnya menjaga keamanan toritorial. Bendera dan Lambang Aceh tidak mengancam Toritorial dan itu masalah politik antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
Jadi untuk itu kata Safar, Kapolda dan Pangdam harus konsisten dengan sikapnya jangan berpolitik di Aceh." Kami meminta DPRA dan Gubernur agar memulai Pengibaran Bendera Bintang Bulan di seluruh Aceh karena bendera Bintang Bulan telah disahkan oleh DPRA dan Gubernur, imbuhnya.
Dalam hal ini YARA siap mengadvokasi pengibaran Bendera Bintang Bulan, karena Bendera tersebut telah disahkan oleh Lembaga Negara yang konstitusional.
Bagi masyarakat yang mendapat intimidasi dan kekerasan dalam pengibaran Bendera Bintang Bulan dapat melaporkan ke kantor YARA di seluruh Aceh, demikian ujar Safaruddin, SH, seraya menambahkan YARA meminta agar Kapolda dan Pangdam menghormati produk hukum dari DPRA dan Gubernur karena kedua Lembaga tersebut telah diberikan kewenangan dalam UUD 1945 serta Kapolda dan Pangdam Iskandar Muda laksanakan tupoksinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (PR)


Powered by Telkomsel BlackBerry®