Iklan

Kutilang Nilai Lembaga Wali Nanggroe Timbulkan Kontroversi

Langsa| Komunitas Masyarakat Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang (Kutilang) menilai bahwa lembaga wali nanggroe telah menimbulkan kontroversi diberbagai kalangan didalam masyarakat semenjak rancangan tersebut dibuat hingga pengesahannya oleh DPR Aceh menjadi Qanun No.8 tahun 2012 bahkan mencantumkan qanun tersebut kedalam lembaran daerah meskipun belum mendapat pengesahan secara formal oleh Pemerintah Pusat.
Demikian disampaikan koordinator Kutilang masing-masing kabupaten/kota yang terdiri dari Kota Langsa, Muslem,SE, Aceh Timur, Bambang Irawan, Aceh Tamiang, Kamal Ruzzaman,SE melalui pres relisnya yang sampaikan kepada Global Aceh.com, Selasa (3/12).
Menurut Kutilang, lembaga wali nanggroe sangat bertentangan dengan azas demokrasi berdasarkan pancasila, UUD 1945, MoU Helsinky serta UUPA, karena tidak mengacu serta berdasarkan musyawarah dan mufakat. Selain itu juga, tidak demi kepentingan, aspirasi dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga hal tersebut sangat menganggu proses berlangsungnya perjalanan damai untuk menuju perdamaian yang abadi. Seharusnya, semua pihak menghormati terhadap hal-hak dan aspirasi masyarakat demi menghindari terjadinya kontroversi, bukan malah memaksakan kehendak seperti yang dilakukan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, dalam menetapkan siapa yang menjadi pemangku wali nanggroe.
Karenanya, Kutilang meminta kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh agar dapat bersikap lebih bijaksana dalam menyikapi persoalan tersebut untuk dapat menghargai serta mengkomodir aspirasi masyarakat yang telah memberikan kontribusi, kepercayaan dan amanah untuk memilih pemimpinnya baik sebagai eksekutif maupun legislatif. Kami juga meminta agar jangan memaksakan kehendak untuk melaksanakan pelantikan wali nanggroe, dan sebaiknya perlu ditinjau ulang serta merevisi qanun tersebut dengan mengakomodir aspirasi rakyat secara baik dan teratur, mulai dari proses kriteria, pencalonan, pemilihan, sampai dengan tingkat penetapan dan pengukuhan.
Mengingat semua hal tersebut belum terpenuhi sehingga menimbulkan berbagai kontroversi didalam masyarakat dan sangat berpotensi terjadinya perpecahan yang dapat mencederai berlangsungnya perdamaian yang abadi. Karenanya, kami minta kepada Pemerintah Aceh, DPRA, Pemerintah Pusat serta DPR RI agar dapat bersikap tegas, bijaksana dan dewasa untuk tidak menyelenggarakan pelantikan wali nanggroe demi rakyat aceh.
Sementara itu, terkait dengan Qanun No.3 tahun 2013 tentang lambang dan bendera aceh sama halnya dengan Qanun No.8 tahun 2012 tentang wali nanggroe, karena sama-sama masih menimbulkan kontroversi. Hal ini disebabkan lambang dan bendera aceh yang subtansinya masih sangat identik dengan GAM. Padahal, pasca perjanjian damai MoU Helsinky, semua segala bentuk lambang dan atribut yang berkaitan dengan GAM tidak digunakan lagi, apalagi jika sampai mengibarkan bendera GAM pada peringatan Milad GAM yang jatuh setiap tanggal 4 Desember. Oleh sebab itu, kami yang tergabung dalam Kutilang berharap agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat dihentikan dan tidak lagi diselenggarakan demi menghormati berlangsungnya perdamaian aceh yang abadi.
Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat aceh agar tidak ikut-ikutan dalam penyelenggaraan kegiatan milad GAM karena dapat menimbulkan kembali ideologi separatis bagi masyarakat di aceh, dan dengan menyelenggarakan kegiatan milad GAM menunjukan kepada dunia internasional bahwa di aceh masih ada separatis. [D2K].