Iklan

YARA : Pengukuhan Wali Nanggroe Belum Memenuhi Aspek Historis

Aceh Timur- Ketua Yayasan Advodkasi Rakyat Aceh, Safaruddin, SH, menilai pengukuhan Wali Nanggroe yang akan digelar, Senin (16/12/13) belum memenuhi aspek historis, filosofis, yuridis, politis, sociologi, teknis maupun administratif.

"Qanun lembaga Wali Nanggroe belum memenuhi semua aspek. Legislatif dan Eksekutif Aceh mengabaikan Legal Drafting Perundang-undangan." Ujar Safaruddin,SH, yang juga tenaga ahli pada komisi F DPRA, Minggu (15/12/13) melalui pers realeasnya.
Masih menurut Safar, pihaknya mengembalikan undangan pelantikan Wali Nanggroe sebagai bentuk penolakan terhadap pengukuhan Wali Nanggroe (WN) tersebut.
Dianya menilai pengukuhan tersebut bertentangan dengan beberapa aspek seperti aspek historis. Bahwa dalam literatur sejarah kerajaan Aceh tidak ada struktur Wali Nanggroe," bahkan kami telah melakukan cek ke Museum Aceh di Belanda melalui jaringan YARA di Belanda dan ahli sejarah yang ada di Aceh, sehingga secara administratif Pemerintahan, posisi WN ini tidak tau harus diposisikan dimana."Imbuhnya.
Kemudian dari segi aspek filosofis, bahwa Aceh adalah daerah yang adat istiadatnya sangat kental dengan keislaman, bahkan hal tersebut telah terbentuk dalam hadih maja "Hukum Ngen Adat Lagee Dzat Ngen Sifet", yang bermakna Hukum dan Adat seperti Zat dan Sifat, artinya Qanun WN yang akan dibentuk di Aceh sebagai representasi adat istiadat harus bersendikan nilai-nilai keislaman, dan nilai keislaman ini tidak tertuang di dalam Qanun WN seperti meniadakan pembacaan Al Quran kepada calon WN, ini jelas tidak sesuai dengan hadih maja aceh yang telah melegenda dalam sanubari masyarakat Aceh.
Selanjutnya dilihat dari segi aspek politis, bahwa WN yang dibentuk oleh DPRA masih mendapat pertentangan yang luas oleh masyarakat Aceh, seharusnya DPRA memperhatikan aspirasi ini dan bila perlu membuat jajak pendapat/referendum seperti yang pernah di sampaikan oleh ketua Banleg DPRA dalam prokontra Qanun bendera dan lambang.

"Dan kemudian dari segi aspek Yuridis, bahwa DPRA tidak punya kewenangan secara hukum untuk melakukan pelantikan WN, dalam UU DPRA hanya melakukan paripurna istimewa untuk melantik kepala daerah yang di lantik oleh pemerintah pusat melalui Mendagri. Bahkan Qanun WN yang menjadi dasar adanya WN pun belum dijalankan sesuai dengan koreksi Mendagri. DPRA sebagai lembaga Legislatif harus memahami tupoksinya sesuai dengan perundang-undangan, malah kami mempertanyakan siapa yang telah memberikan kewenangan kepada DPRA untuk melakukan pengukuhan tersebut." Tegas Safar.
Oleh karena itu, kami sebagai masyarakat Aceh yang sadar akan hukum dalam bernegara menyatakan menolak pengukuhan WN karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, demikian pungkas Safar. (d- 77)

Powered by Telkomsel BlackBerry®