Iklan

YARA Somasi Bupati Abdya dan Dir RSUD Teuku Pekan.

Miswar, SH.
ABDYA- Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ( YARA) Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan Somasi terhadap Bupati Aceh Barat Daya, IR. Jupri Hasanuddin. MM dan Direktur RSUD Teuku Pekan dr. Irvandri SpAn.

YARA melakukan Somasi tersebut terkait dengan banyaknya pengaduan yang  diterima melalui Posko Pengaduan YARA di Abdya terhadap pungutan uang gantung penggunaan fasilitas Ambulan yang masih berlaku dibebankan kepada Pasien pengguna Kartu Jaminan Kesehatan Aceh JKA dan JAMKESMAS dengan biaya Rp 800.000 / 1 (satu) pasien." Ujar Miswar,SH, melalui pers realeasnya, Kamis (5/12/13).

Dianya juga menanggapi informasi yang diperoleh dari Harian surat kabar Serambi Indonesia dengan berjudul "RSUD ABDYA Kritis" dengan persediaan alat rontgen (alat foto tulang) rusak, persediaan sejumlah jenis obat habis, dan utang kepada pihak ketiga hampir Rp 5 miliar belum mampu diselesaikan.

"Kami dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang selama ini aktif  dalam mengadvokasi hak-hak kesehatan di Aceh meminta direktur RSUD Teuku Pekan Aceh Barat Daya untuk mengembalikan seluruh uang gantung tersebut kepada pasien JKA dan JAMKESMAS yang  dipungut pada pasien dalam mendapatkan fasilitas layanan kesehatan dan menghapus sistem uang gantung baik itu dalam fasilitas kebutuhan layanan terhadap obat-obatan, bahan habis pakai dan layanan medis. Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan (Manlak) JKA tahun 2013 telah ditegaskan bahwa "DALAM PEMBERIAN FASILITAS MEDIS KEPADA PESERTA YANG SESUAI HAKNYA, FASILITAS KESEHATAN TIDAK BOLEH ADA IURAN BIAYA APAPUN KEPADA PESERTA DENGAN ALASAN APAPUN." Tegasnya.

Dan pihaknya juga meminta agar Bupati Aceh Barat Daya segera menyediakan alat rontgen (alat foto tulang)  paling lama 1 (satu) bulan semenjak tanggal somasi ini, Karena dengan kondisi seperti ini sangat menganggu masyarakat dalam mengakses hak kesehatan sebagaimana yang telah di jamin dalam kontitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

YARA juga meminta kepada Direktur RSUD Teuku Pekan harus menyelesaikan permasalahan jenis obat dan bahan habis pakai dalam waktu 3 (tiga) hari dalam waktu tanggal somasi ini," jika dalam waktu tersebut tidak juga di penuhi maka kami akan menempuh langkah-langkah hukum terkait hal tersebut." demikian pungkas Miswar. (d- 77)