Iklan

Presiden SBY : “Perlu Zona Bebas Nuklir di Kawasan Timur Tengah”

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kembali upaya pemerintah untuk terus mendorong tercapainya perdamaian dan stabilitas di wilayah Timur Tengah. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka konferensi tingkat menteri negara-negara Asia Timur untuk membantu pembangunan Palestina (CEAPAD – Conference on Cooperation Among East Asian Countries for Palestinian Development) yang kedua, di Jakarta, Sabtu (1/3).
Hingga hari ini, kawasan Timur Tengah masih terus bergejolak dalam proses transformasi menuju negara yang lebih demokratis. Libya masih berjuang menciptakan perdamaian dan stabilitas dalam negerinya, Mesir masih menghadapi banyak tantangan dalam proses transisi demokrasinya, demikian juga Tunisia dan Algeria.
Mengingat lokasi strategis Kawasan Timur Tengah, Indonesia akan terus berpartisipasi aktif menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan ini. Presiden menyampaikan lima pandangan ke depan Indonesia terhadap situasi di Wilayah Timur Tengah. Pertama, Indonesia mendukung kawasan Timur Tengah yang damai, stabil secara politis, dan dapat saling bekerjasama dengan baik, Kedua, Indonesia menginginkan konsolidasi demokrasi di wilayah Timur Tengah yang menciptakan situasi yang kondusif bagi rakyatnya untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Dalam hal ini, Presiden yakin bahwa forum tahunan "Bali Democracy Forum" dapat berkontribusi dalam tukar pikiran mengenai konsolidasi demokrasi. Beberapa wakil negara Timur Tengah juga selalu hadir dalam forum ini sejak pertama dibentuk pada tahun 2008. Palestina mengirimkan 60 delegasinya untuk turut berpartisipasi di tahun 2013.
Ketiga, Indonesia menentang penggunaan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya di wilayah Timur Tengah. Indonesia juga memandang penting terciptanya zona bebas nuklir di Timur Tengah, dan terus mendorong dunia internasional dan negara-negara di wilayah Timur Tengah untuk mewujudkannya. Keempat, Indonesia ingin melihat kawasan Timur Tengah yang sejahtera dan mampu berkontribusi dalam pemulihan ekonomi global. Terakhir, Indonesia mendukung bersatunya negara-negara kawasan Timur Tengah dan saling bekerjasama, seperti negara-negara ASEAN yang mampu menciptakan stabilitas kawasan dengan berdasar pada asas saling percaya.
Indonesia mengapresiasi keberhasilan Palestina memperoleh status sebagai "non member observer state" di PBB melalui resolusi majelis umum PBB nomor 67/19/29 November 2012. Melalui resolusi ini untuk pertama kalinya Palestina memiliki status sebagai negara di majelis PBB. Palestina adalah satu-satunya negara peserta Konferensi Asia Afrika 1955 yang hingga kini belum merdeka dan berdaulat. Padahal semangat untuk menggalang persahabatan antarnegara dalam kesejajaran serta merdeka dari tekanan bangsa lain adalah jiwa konferensi Asia Afrika. Karenanya Indonesia akan terus konsisten mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.
Perdana Menteri Palestina, Rami Hamdallah menyampaikan ucapan terima kasih atas inisiatif membentuk CEAPAD. Kondisi politik Palestina saat ini masih cukup rumit sehingga terdapat banyak hambatan dalam upaya pembangunannya. Sekitar 62 persen wilayah Palestina masih diduduki Israel, dan tidak terdapat akses bagi pengembangan sumber daya manusia. Palestina membutuhkan referensi untuk membangun negeri dengan kekuatan SDM mencapai 4 milyar jiwa tersebut. Melalui konferensi ini, Palestina berharap dapat memperoleh dukungan dalam bentuk kerjasama konkret untuk membangun perekonomiannya. PM Palestina, Rami Hamdallah juga menyampaikan kesamaan pandangannya dengan Presiden SBY bahwa isu Palestina adalah ibu dari konflik lain di Kawasan Timur Tengah.
(Red)