Iklan

YARA Menilai Pelayanan Publik di UIN Ar- Raniry Mengecewakan 

Banda Aceh- Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menilai pelayanan publik di UIN Ar-Raniry Banda Aceh sangat mengecewakan. Pasalnya rektor universitas tersebut tidak merespon terkait pertanyaan yang diajukan oleh pihak luar terhadap persoalan tertentu dalam penyelenggaraan aktifitas di kampus.

Hal itu dikatakan, Safaruddin, SH, Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), dalam relisnya yang diterima Media ini, Selasa (4/3/14). Menurut Safaruddin, Rektor UIN Prof Dr Farid Wajdi kerap mengabaikan pertanyaan publik yang membutuhkan informasi tertentu dalam penyelenggaraan UIN Ar-Raniry. "Salah satunya kami dari YARA pernah mengajukan pertanyaan tertulis tentang pengangkatan Wakil Rektor II yang kami nilai melanggar statuta," ujar Safaruddin, SH.

Terkait hal tersebut, Safaruddin, selaku Direktur YARA, pada Jumat tanggal 14 Februari 2014 mengirimkan surat kepada Rektor UIN Ar-Raniry berisi permintaan klarifikasi dari Rektor terkait pengangkatan Wakil Rektor II yang diduga melanggar Statuta UIN sesuai ketetapan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2008.

"Namun, sampai dua minggu kemudian (Senin 3/3) surat itu tak pernah mendapat jawaban dari Pak Rektor. Padahal seharusnya kampus memberi contoh yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab," katanya.

Safaruddin menjelaskan, Statuta UIN Ar-Raniry salah satu syarat menjadi Wakil Rektor adalah berpendidikan S3, tapi Rektor UIN diduga mengangkat dosen bergelar master (S2) untuk posisi itu. "Poin inilah yang kami minta klarifikasi dari Rektor agar tidak berdampak hukum di kemudian hari. Kami mengetahui hal ini dari berita di koran dan iklan ucapan selamat yang menuliskan nama Wakil Rektor II masih bergelar MA serta adanya pengakuan yang sama dari beberapa dosen di Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry," jelas Safaruddin, SH.

Safaruddin yang juga Ketua Tim Pengacara Muslim (TPM) Aceh menambahkan, saat dirinya mengetahui adanya pelanggaran itu, dia langsung mengkomunikasikan hal itu dengan Pak Rektor melalui pesan singkat (SMS), tapi SMS itu tidak juga ditanggapi.

"Kami memandang segala kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang diangkat dengan cara melanggar hukum adalah ilegal. YARA ingin mengawal Rektor UIN Ar-Raniry agar tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum, sebagaimana pernah terjadi pada Yayasan Tarbiyah di era rehab-rekon Aceh dulu. Kami pikir lebih baik mencegahnya daripada membelanya ketika seseorang terjerat hukum," ujarnya.

Safarruddin, menunggu jawaban Rektor UIN Ar-Raniry sampai kapan pun. "Kami berharap pejabat publik menghargai setiap pertanyaan rakyatnya. Janganlah ego apalagi di kampus tempat mendidik generasi baru. Kami yakin pemerintahan yang bersih dan akuntabel dimulai dari kampus sehingga menjadi contoh bagi politikus di luar sana," cetus Safaruddin.

Surat YARA ke Rektor UIN Ar-Raniry bernomor  No:  13/dir/yara/V/2013 tanggal 14 Februari 2014. " Saya sendiri yang mengantar surat itu ke kantor Rektor dan menembuskannya kepada  Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Kapolda Aceh dan Kakanwil Kemenag Aceh, " pungkas Safaruddin, SH, Direktur YARA. (d- 77)
 
Powered by Telkomsel BlackBerry®