Iklan

MPU Aceh Bahas Pariwisata Dalam Pandangan Islam

Banda Aceh - Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melaksanakan Kegiatan Sidang Paripurna - IV, mulai tangal 6 hingga 8 Mei 2014.

Kegiatan tersebut digelar di Gedung Serbaguna Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba MPU Aceh Jln. Soekarno – Hatta, Lampeunerut, Aceh Besar. Acara yang dibuka langsung oleh Ketua MPU Aceh, Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam.

Sidang Paripurna Ke IV MPU Aceh kali ini diikuti oleh 44 orang peserta, terdiri dari pimpinan dan anggota MPU Aceh yang berasal dari utusan provinsi dan utusan Kabupaten / Kota se-Aceh. Adapun Agenda Sidang Paripurna yang diangkat adalah mengenai "Pariwisata Dalam Pandangan Islam".

Risalah Sidang Paripurna – IV MPU Aceh mengenai masalah ini telah dibahas sebelumnya oleh Para narasumber yang menyampaikan makalah dalam sidang Panmus ke- VII pada tanggal 22 April 2014 dalam ruang rapat MPU Aceh yang dihadiri pimpinan dan anggota Panitia Musyawarah MPU Aceh.
Adapun Para narasumber tersebut yakni, Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA (Wakil Ketua MPU Aceh) dengan judul makalah :"Islam Dan Pariwisata, dan Rahmadani, M.Bus (Dinas Pariwisata Aceh) dengan judul : "Arah dan Kebijakan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Aceh".

Dalam rumusan Keputusan sidang/fatwa yang dihasilkan dalam Sidang Paripurna MPU Aceh, yang dibacakan oleh Kepala Sekretariat MPU Aceh, Saifuddin Puteh, SE. MM.

Berikut poin-poin keputusan MPU Aceh tentang Pariwisata Dalam Pandangan Islam, yaitu, menetapkan
PERTAMA : FATWA
1. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
2. Pariwisata yang di dalamnya terkandung unsur-unsur kemaksiatan hukumnya haram.
3. Pariwisata yang didalamnya terkandung nilai-nilai kemaslahatan hukumnya mubah (boleh).
KEDUA : TAUSHIYAH
1. Pemerintah Aceh diharapkan untuk lebih mengedepankan nilai-nilai Syariat Islam dalam pengembangan pariwisata di Aceh.
2. Pemerintah Aceh diharapkan untuk menyusun buku panduan wisata yang berbasis Syariat Islam bersama lembaga dan instansi terkait.
3. Pemerintah Aceh diharapkan untuk mensosialisasikan wisata Syariah kepada pengelola wisata dan masyarakat.
4.Masyarakat Aceh diharapkan untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pariwisata.
5.Pemerintah Aceh diharapkan untuk mempersiapkan SDM pemandu wisata profesional yang memahami syariat serta kearifan lokal.
6. Pemerintah Aceh untuk lebih memprioritaskan promosi wisata Syariah ke luar daerah dan negara-negara muslim.
7. Pemerintah Aceh mempersiapkan sarana ibadah yang memadai pada lokasi-lokasi wisata.
8. Pemerintah Aceh menempatkan personil Wilayatul Hisbah dan petugas terkait lainnya pada lokasi-lokasi wisata.
9. Pemerintah Aceh memberikan sanksi bagi pengelola wisata dan wisatawan yang melanggar nilai-nilai Syariat Islam.
Kemudian setelah dibacakan keputusan MPU Aceh tersebut, kegiatan sidang paripurna - IV MPU Aceh ditutup oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA, selaku Wakil Ketua MPU Aceh, Kamis (8/5).
(d- 77)

Powered by Telkomsel BlackBerry®