Iklan

Jokowi JK akan Realisasikan Regulasi Turunan UUPA

BANDA ACEH - Pasangan calon Presiden Republik Indonesia, Jokowi-JK jika terpilih akan segera merealisasikan beberapa regulasi turunan UUPA yang sampai saat ini belum di turunkan oleh Pemerintah Pusat yang diantaranya, pasal 253 tentang pegalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menjadi perangkat daerah Aceh dan Perangkat daerah kabupaten kota paling lambat awal tahun anggaran 2008.

Hal tersebut disampaikan, Safaruddin, SH, selaku Juru Bicara Tim Kampanye  Jokowi JK Provinsi Aceh, melalui pers realisnya yang dikirim ke globalaceh.com, Rabu 25 Juni 2014. 

Menurut Advokat ini, masih banyak pasal- pasal yang lain perlu direalisasikan seperti, Pasal 254 tentang penyerahan kewenangan pengelolaan pelabuhan dan Bandar udara umum dari Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilaksanakan paling lambat awal tahun anggaran 2008.

"Pasal 259 pembentukan Pengadilan HAM di Aceh sebagaimana dimaksud dalam pasal 228 ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak UUPA di undangkan," ujar Safaruddin SH, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Propinsi Aceh.

Dia melihat, selain itu untuk menjaga komitmen pemerintah Pusat dengan Aceh dalam MoU Helsinki Jokowi-JK juga akan melaksanakan poin-point yang belum diselesaikan selama ini oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat seperti Pemebentukan Komisi Bersama Penyelesaian Klaim dan pemberian lahan pertanian bagi korban konflik yang tidak mampu.

"Kunjungan Pak JK ke Aceh beberapa kali ini menunjukkan bahwa pasangan Jokowi JK, komit terhadap MoU Helsinki yang juga di motori oleh Pak JK dulunya. Untuk itu tidak ada pilihan lain yang lebih baik untuk Aceh kecuali pasangan Jokowi- JK yang akan memberikan warna perubahan yang baik bagi Aceh kedepan. Pasangan Jokowi JK juga akan segera merealisasikan pengalihan asset PT Arun menjadi kilang Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka pembangunan Ekonomi Aceh dan ketahanan energi nasional yang selama ini dihalang-halangi oleh para mafia minyak yang tidak menginginkan Aceh sejahtera," pungkas Safaruddin, SH, seraya menambahkan saat ini kilang Arun hanya beroperasi 6 % LNG dan 3 % Kondensat dari Total kapasitas  produksi.

Masih menurut Safar, bila kondisi ini dibiarkan terus, Aceh akan menjadi daerah rawan kembali ( dapat memicu terjadinya Violence Conflict . Karena pemulihan ekonomi di Aceh merupakan bagian dari pemulihan konflik Aceh dalam pandangan Jokowi- JK, apalagi Pembangunan kilang BBM di Aceh (PT. Arun ) merupakan bentuk perhatian khusus Pemerintah Pusat atas jasa Aceh kepada Republik ini." Kilang BBM Indonesia pertama di Pangkalan Brandan adalah karya besar rakyat Aceh  yang kini telah ditutup." Demikian timpal Safaruddin, SH, Juru Bicara Tim Kampanye  Jokowi JK Provinsi Aceh. (d- 77)