Iklan

Diduga Ada Intervensi Pihak Tertentu, Pajak Ikan Keude Alue Ie Mirah Belum Difungsikan

ACEH TIMUR - Sarana bangunan pajak ikan yang letaknya di Dusun Mata U, Keude Alue Ie Mirah, Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur, hingga saat ini terbengkalai begitu saja atau tidak difungsikan. Padahal bangunan tersebut telah selesai dikerjakan sejak tahun 2010 lalu. 

Menurut amatan globalaceh.com, kondisi bangunan pajak ikan tersebut banyak yang sudah rusak dan juga sangat merugikan pihak yang menghibah tanah untuk mendirikan bangunan itu.
Adapun penyebabnya, pajak ikan tersebut tidak difungsikan dan dibiarkan terlantar begitu saja, disinyalir Geuchik Keude Alue Ie Mirah, tidak berani mengambil sikap tegas dan merasa takut. Pasalnya diduga ada intervensi dari pihak lain untuk tidak mengfungsikan pajak ikan itu.

Hal ini disampaikan, Supridar kepada Wartawan, Sabtu (20/7/14). Menurutnya, dengan tidak difungsikan pajak ikan tersebut sangat merugikan dirinya selaku pihak yang telah menghibahkan tanah untuk tempat bangunan pajak ikan tersebut.

"Saya sangat merasa dirugikan. Oleh sebab itu ianya berharap, apabila geuchik tidak mampu mengfungsikan pajak ikan Keude Alue Ie Mirah secepatnya. Maka geuchik harus berani membuat pernyataan secara resmi, sehingga nantinya saya sebagai pihak penghibah tanah, dapat mengambil sikap tegas dan juga status tanah yang saya hibahkan selama ini." Pungkas Supridar dengan nada kesal.

Geuchik Keude Alue Ie Mirah, H. Syahruddin. AB, saat dikonfirmasi terkait masalah tersebut mengatakan, penyebab utamanya belum difungsikan pajak ikan yang dibangun pada tahun 2010 lalu, karena status tanah menuju jalan pajak ikan itu masih bermasalah.

"Sekitar tahun 2012 yang lalu, semasa Camat Indra Makmu, masih dijabat oleh Muhammad Adami, permasalahan tersebut pernah dimediasi, namun belum ada titik temu sampai dengan sekarang ini," terangnya. 

Camat Indra Makmu, Saiful Anwar SE, saat dihubungi secara terpisah mengatakan, permasalahan pajak ikan itu harus segera kita upayakan untuk mencari jalan keluar yang terbaik agar bangunan tersebut tidak menjadi bangunan tua dan agar bisa segera difungsikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Timur, Yusri SE, saat dihubungi melalui selulernya mengatakan, bahwa dirinya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan DPRK Aceh Timur.

" Dan setelah lebaran, barulah melakukan peninjauan serta menela'ah tentang permasalahan yang terjadi pada pajak ikan tersebut." Demikian ujar Yusri. (F- 75)