Iklan

Pahlawan Devisa Daerah Terzalimi, DPRK Bener Meriah Di Demo Petani

Redelong - Sebanyak ratusan masyarakat
mengatasnamakan diri petani kentang, Jumat (18/7/14) mendatangi kantor DPRK Bener Meriah. Para petani kentang tersebut berasal dari Kecamatan Bandar Permata dan Bener Kelipah. 

Amatan globalaceh.com, seratusan para petani itu menuju kantor DPRK Bener Meriah dengan mengunakan puluhan mobil. Para petani sesampai didepan gedung anggota dewan itu juga membentangi spanduk bertuliskan 'Tentang Sosialiasi Kentang Sebagai Komoditi Kedua Setelah Kopi'. Serta tentang perusakan barang-barang petani kentang saat razia yang di gelar Polisi Hutan Kabupaten Bener Meriah beberapa waktu lalu.

Ahmady SE, Koordinator aksi dalam orasinya membacakan empat poin tuntutan diantaranya yakni,
1.Meminta membebaskan para petani yang berada dalam jeruji besi saat ini.
2. Beri kami kepastian hukum terhadap kepemilikan lahan yang kami miliki, baik lahan yang kami peroleh dengan cara ganti usaha atau jual beli, maupun dengan cara mengarap lahan hutan yang sebelumnya tidak pernah di garap.
3. Dengan hormat kami minta bapak DPRK merekomendasikan Ahmad Riady pimpinan Polhut Bener Meriah bertanggung jawab atau mengembalikan harta kami yang di jarah, dan membayar semua kerugian kami atas pengrusakan yang dilakukan saat razia.
4. Jika kami masyarakat dinyatakan bersalah oleh aparatur penegak hukum, maka kami memohon kepada bapak nyatakan juga yang lebih bersalah adalah Bupati Bener Meriah.

Demikian beberapa tuntutan pendemo yang mengatasnamakan petani kentang. Para petani tersebut juga sempat digiring untuk di mintai keterangan, namun keesokan harinya para petani tersebut di perbolehkan pulang, akan tetapi Polisi sempat menahan beberapa pemilik lahan. Dan alasan penahanan mereka karena menanam pada kawasan hutan lindung.
Seperti diketahui beberapa hari lalu, Polhut Bener Meriah yang di pimpin langsung Kadis Ahmad Ready serta beberapa orang oknum Polhut Propinsi Aceh kembali melakukan penjarahan serta membakar rumah, pupuk, alat semprot, serta bibit kentang milik petani.
"Begitulah kronologis yang telah terjadi di daerah Linung Bulen dan Paya Rebol," demikian papar Ahmady SE yang pernah menjabat sebagai ketua KIP Bener Meriah pada periode lalu.

Ketua DPRK Bener Meriah, M. Nasir Ak saat di komfirmasi membenarkan, bahwa pemerintah daerah telah menjadikan tanaman kentang sebagai komoditi unggulan kedua setelah kopi, namun walaupun demikian kawasan hutan lindung tidak boleh dijadikan lahan pertanian.
Terkait dengan apa yang telah disampaikan koordinator masyarakat petani kentang tentang penzaliman yang telah dilakukan oleh oknum Polhut," itu semua perlu untuk kami selidiki. 
Karena petani kentang merupakan petani yang memberikan kontribusi pada daerah melalui retribusi hasil kentang sebanyak Rp.15.000.000/perhari, dan uang ini dipakai oleh pemerintah daerah untuk pembangunan Kabupaten Bener Meriah," ujar Nasir. 

Sementara itu Bupati Bener Meriah, Ir. Ruslan Abdul Gani mengatakan, terkait masalah perambahan hutan di Kabupaten Bener Meriah pada saat ini merupakan wewenang Komisi Perlindugan Hutan (KPH) dari Provinsi Aceh.

"Jadi kalau di kawasan hutan lindung memang tidak boleh ada rumah atau di jadikan lahan untuk bercocok tanam.  Namun demikian kita akan memohon pada mereka, kalau lahan yang telah dikelola selama bertahun-tahun ini agar dapat di jadikan hutan alih fungsi." Demikian jelas Bupati Ruslan. (@gona)