Iklan

Sekretaris Dinkes : Bides dan Pegawai Akan Diperketat Kedisiplinannya

ACEH TIMUR - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Aceh Timur terus memperketat kedisiplinan kinerja Bidan Desa (Bides) yang bertugas di daerah ini. Termasuk juga PNS dikantor Dinas serta dilingkungan masing- masing Puskesmas.

"Bila ditemukan atau adanya laporan dan setelah ditelaah benar terdapat Bides yang sering mangkir atau jarang melaksanakan tugasnya, maka kita tidak segan-segan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, bahkan hingga pemberhentian," demikian tegas Amir Syarifuddin SKM Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh Timur kepada media ini, Senin (26/8) di kantornya.

Menurutnya, penegakan disiplin Bidan Desa maupun PNS dalam bekerja bukanlah tuntutan Dinas Kesehatan, akan tetapi itu semua sesuai amanah yang telah diamanatkan undang-undang, salah satunya adalah peraturan tentang kepegawaian yang harus dipatuhi oleh setiap pribadi PNS maupun Bides selaku Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang dibiayai negara.
Disebutkannya, bahwa untuk Kabupaten Aceh Timur dari 514 Desa, hanya sekitar 42 Desa yang belum ada penempatan Bides. " Namun, kekurangan Bides tersebut tidak menjadi kendala berarti karena selama ini terus di tata agar bisa mengamodir kebutuhan masyarakat pada desa-desa yang belum ditempatkan Bides," pungkas Amir.

Lanjutnya, disiplin bukan hanya ditekankan kepada Bides dan PNS dikantor Dinkes serta Puskesmas, tetapi berlaku juga bagi dokter yang bertugas dibawah naungan Dinas Kesehatan Aceh Timur. " Para dokter pun kita minta agar tidak bekerja didua tempat, artinya selain bekerja sebagai dokter PNS di kabupaten ini, kemudian bekerja juga di perusahaan-perusahaan BUMN ataupun swasta," pinta Amir sembari mengatakan, hal itu tidak tertutup kemungkinan bisa mengganggu kinerja pada tempat utamanya bekerja.

Ditambahkannya, apabila ditemukan dan dapat dibuktikan kebenarannya jika ada dokter dan Bides yang bekerja didua tempat, maka kita mengharapkan dengan kesadarannya sendiri untuk dapat memilih salah satu tempat ia bekerja. " Kita tidak menginginkan gaji dibayar Pemkab Aceh Timur, tetapi mamfaatnya tidak semaksimal mungkin dirasakan oleh masyarakat," demikian disampaikan Amir. (d- 77)