Iklan

Jokowi Diberi Penjelasan Kegagalan Otsus oleh Tokoh Papua

JAKARTA - Para tokoh Papua memberi penjelasan secara langsung tentang kegagalan Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat), kepada Presiden (Terpilih) Jokowi.


            Walaupun sejak 2001  pemerintah telah menggelontorkan dana Otsus sebesar Rp 30 triliun, ternyata masih gagal mengangkat derajat orang Papua. Maka ke depan, perlu perbaikan menyeluruh terhadap UU Otsus tsb.
            "Kewenangan yang diamanatkan UU Otsus belum jelas, terutama dalam perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua," ujar Wakil Ketua Mjelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, Hofni Simbiak, dalam pertemuan dengan Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (12/9).
            Ketua MRP Papua Barat, Vitalis Yumte, mengemukakan hal yang sama. Banyak hal yang sudah diamanatkan Otsus untuk diatur kedua provinsi paling timur itu, pada kenyataannya hanya di atas kertas. Otsus memberikan wewenang, tetapi segalanya masih dikendalikan dan diatur oleh Jakarta.
            Pertemuan yang bertajuk "Silaturahmi II Jokowi dengan Masyarakat Papua" dilaksanakan Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), dihadiri berbagai kalangan orang Papua dari Tanah Papua dan yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Silaturahmi I dilaksanakan 13 Agustus 2014, setelah Jokowi membuka kongres Bara JP di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur.
            Menanggapi paparan para tokoh Papua, Jokowi mengatakan, pembangunan Papua memang khas. "Setelah saya mempelajari Otsus, ternyata masalahnya bukan pada soal jumlah dana, tetapi soal pendekatan," ujar Jokowi.
            Jokowi mengatakan, ia belum bisa berkata banyak tentang berbagai persoalan di Papua. "Setelah dilantik, saya akan mengundang Bapak-Ibu sekalian ke Istana, kita bicara," kata Jokowi yang disambuk tepuk-tangan sekitar 75 orang tokoh Papua.
            Jokowi juga berjanji akan merenovasi tiga pasar di Papua, seperti yang disampaikan ketika Jokowi berkunjung ke Papua tiga bulan lalu. "Kunjungan saya ke Papua, apakah Oktober atau Desember?" tanya Jokowi, yang kemudian ramai-ramai disambut hadirin dengan, "Desember, Pak."
            Feddy Numberi yang berhalangan hadir, menitipkan dua buku karyanya kepada Jokowi, yaitu Keajaiban Pulau Owi dan buku yang kini menjadi rujukan penting dalam kepustakaan yang dulu bernama Irian Jaya, Quo Vadis Papua.
            Sebelumnya, Hofni Simbiak mengatakan, dalam bidang ketenagakerjaan, perlu afirmasi yaitu penegasan untuk memberi ruang gerak lebih memadai bagi bagi orang asli Papua, termasuk untuk direkrut menjadi anggota TNI dan Polri.
            Juga perlu kebijakan afirmasi konsisten bagi orang Papua dalam sektor pendidikan, kesehatan dan gizi, ekonomi serta infrastruktur dasar. Orang Papua jangan hanya menjadi penonton di tanah leluhurnya sendiri.
            Dalam pengelolaan sumber daya alam Papua, juga perlu penegasan, bagaimana melibatkan Papua sebagai masyarakat adat, agar ikut memperoleh manfaat atas kekayaan alam Papua.
            Menurut MRP Papua, kebijakan transmigrasi merupakan sesuatu yang untuk sementara perlu ditinjau kembali. Migrasi (perpindahan penduduk) ke Papua sekarang ini sangat deras, sementara orang Papua sendiri belum disiapkan untuk menerima arus akulturasi.
            "Pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di Papua, sebaiknya dihilangkan, kemudian dengan sungguh-sungguh mengedepankan pendekatan persuasif," ujar Hofni Simbiak dan Vitalis. (sm)
Caption foto:
Jokowi menerima titipan dua buku karya Freddy Numberi, kepada Jokowi, diserahkan Wakil Ketua MRP Papua Hofni Simbiak. Wolas Krenak (sebelah kanan Hofni), Vitalis Yumte (Ketua MRP Papua Barat), Paskalis Kossay (Ketua Kaukus Papua di DPR). (Ist)