Iklan

PAMI dan ACCI Desak KPK Periksa Numberi

JAKARTA - Ketua Harian DPP Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI) Maykel Tielung SE, SH yang juga Direktur Exsecutive Anti Corruption Committe Indonesia (ACCI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk terus melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Proyek Pembangunan Diklat Pelayaran di Sorong Papua Barat.

Dimana saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan petinggi PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan sebagai tersangka korupsi terkait proyek pembangunan diklat pelayaran tersebut. Dan Tim KPK telah melakukan penggeledahan terkait kasus ini.
 
"Kalau mau lebih mendalaminya, KPK harus segera memeriksa oknum Freddy Numberi yang kala itu merupakan Menteri Perhubungan. Jadi sedikit banyak, pasti beliau tahu tentang proses pelaksanaan proyek itu dari perencanaan, penganggaran hingga pekerjaannya. Keterangan Numberi bisa dijadikan satu tolak ukur dalam pengusutan dugaan korupsi yang berakibatkan negara dirugikan sekitar dua puluh empat miliar lebih," Ujar Tielung melalui pesan elektroniknya kepada media ini, Selasa 15 September 2015.

Disatu sisi, Tielung berharap agar media jeli menganalisa dan melakukan chek dan rechek dulu sebelum memberitakan terkait kasus tersebut. "Dan kami berharap para pekerja pers bisa mengemas pemberitaan yang seimbang, perlu cross chek dan lebih jeli yang pastinya berita itu harus akurat dan objektif. Jangan salah memberitakan dan bisa aja menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik. Seperti ada media yang langsung menyebutkan sosok Menteri EE Mangindaan dalam kasus tersebut padahal Pak Mangindaan saat itu masih menjabat MenPAN-RB jadi tak ada kaitannya," tandas Tielung.

Hal senada juga diungkapkan Sekjen Anti Corupption Committe Indonesia (ACCI) M. Effendi SH, menurutnya, keseriusan KPK Perlu didukung dan siapapun yang terlibat harus dijerat dengan aturan yang berlaku. "Kami mendukung upaya KPK yang saat ini terus menseriusi penanganan kasus itu, sesuai aturan yang ada siapapun dia yang terlibat harus dijerat aturan yang berlaku dan tak terkecuali Menteri kala itu," Jelasnya.

Sementara, Petinggi PT. Hutama Karya Budi Rachmat Kurniawan yang kini menjabat direktur pengembangan PT Hutama Karya diduga menyalahgunakan kewenanganya dan sudah diancam dengan jeratan pasal tindak pidana korupsi. Budi dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pihak penyidik KPK sendiri telah melakukan penggeledahan disejumlah tempat berbeda untuk mencari bukti-bukti baru. Antaranya adalah kantor Kemenhub di Jl Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kantor pusat PT Hutama Karya, Jl MT Haryono, Jaktim, Kantor PPSDM Perhubungan Laut, Jl Merdeka Timur, Jakpus, Kantor PT Hutama Karya, Jl Iskandarsyah dan Rumah Budi Rachmat Kurniawan di Serpong. (tim)
Powered by Telkomsel BlackBerry®