Iklan

YARA: RUU Pilkada Ancam 24 Pasal UUPA, DPRA Wajib Tolak dan Harus Punya Hati serta Ideologi Aceh

BANDA ACEH : Rancangan Undang- undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)
yang sedang dibahas oleh DPR RI saat ini, sangat mengancam keberadaan Undang- undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Hal ini disampaikan, Safaruddin, SH, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) melalui pesan elektroniknya kepada Media ini, Senin, (22/9/14). Menurut Safaruddin, ada 24 pasal yang akan ‎tereduksi yakni,
‎Pasal 1 angka 7,9,12, pasal 23,24, pasal 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,96,70, 71,72,73,74 dan 269." Pasal pasal tersebut adalah yang mengatur tentang pemilihan langsung Gubernur dan Walikota serta tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan ( KIP ) dalam menyelenggarakan pilkada langsung." Ujar Safaruddin.


Jika DPR- RI, Kata Safar, tetap bersikeras untuk mensahkan RUU Pilkada maka sistem pilkada melalui DPRD berpotensi bertabrakan dengan‎ sejumlah pasal dalam Undang - undang Pemerintah Aceh ( UUPA) seperti di atas.

Dia menambahkan, merujuk padaPasal 269 UUPA yang berbunyi "dalam hal adanya rencana perubahan undang- undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPR Aceh", maka RUU Pilkada ini juga harus mendapatkan pertimbangan dari DPRA karena subtansi UU nya akan sangat berpengaruh terhadap 24 pasal dalam UUPA.

"RUU Pilkada sangat berpotensi menguliti UUPA yang merupakan keistimewaan bagi Aceh yang harus di hormati oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 18B UUD 1945. Upaya mereduksi UUPA ini adalah pelanggaran terhadap konstitusi." Tegas Safaruddin, SH, yang juga Ketua Ikatan Advokad Indonesia (IKADIN) Propinsi Aceh.

YARA mendesak  DPRA agar segera menolak RUU Pilkada,karena akan mereduksi beberapa kewenangan Aceh dengan RUU Pilkada tersebut."  DPRA jangan hanya berpikir ke Hongkong dan Prancis di saat genting seperti ini‎. YARA melihat DPRA tidak punya hati dan ideologi Aceh, seharusnya mereka menjaga kepentingan rakyat Aceh serta kekhususannya sebagai wakil rakyat, jangan memposisikan seperti broker yang borjuis yang hanya menghamburkan uang rakyat." Timpalnya kesal seraya mendesak Pemerintah SBY segera menarik RUU Pilkada.

"Jangan jadikan Aceh sebagai tumbal ambisi politik, dalam sejarah konflik pemberontakan Aceh, diskriminasi terhadap Aceh lah yang menyulut konflik pemberontakan kepada pemerintah pusat.
 

YARA mengajak seluruh Rakyat Aceh untuk berhati-hati dengan sikap pemerintah pusat saat ini, ambisi parpol dan elit politik di Jakarta akan sangat merugikan Aceh." Pintanya.
Untuk itu, YARA mendesak Gubernur dan DPRA untuk mengirim petisi kepada Presiden dan DPR RI ‎memperhatikan UUPA." Jikapun Gubernur dan DPRA diam seribu bahasa atas pelanggaran konstitusi tersebut maka pihaknya akan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi RUU Pilkada tersebut yang akan disahkan pada tanggal 25 September 2014 ini." Demikian tutup Safaruddin, SH. [D- 77]