Iklan

AHF : Penegak Hukum Harus Panggil Ketum PORA ke XII, Terkait Isu Dugaan Penyalahgunaan Anggaran

Ketua Umum, AHF, Abd. Hadi Abidin
ACEH TIMUR - Ketua Umum, Aceh Human Foundation [AHF] Prov Aceh, Abd. Hadi Abidin atau disapa akrap Adi Maros, meminta penegak hukum untuk memanggil atau memeriksa Ketua Umum PP PORA ke XII , M. Ikhsan Ahyat yang juga Sekda Kabupaten Aceh Timur ini , terkait beredarnya isu dugaan penyalahgunaan anggaran pada pelaksanaan PORA yang ke XII beberapa bulan lalu, sebesar Rp. 45.6 Milyar.

" Penegak hukum di Aceh jangan tutup mata kalau ada isu yang demikian. Dan diduga celah kearah indikasi korupsi sangat terbuka lebar, seperti, pengadaan perlengkapan baju atlit, perlengkapan alat- alat olah raga untuk Cabang Olah Raga (Cabor) dan masih banyak item lainnya yang dikelola oleh panitia PORA. Oleh sebab itu, pihaknya tidak akan diam dan akan mengumpulkan data akurat untuk diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta." Ujar Adi Maros melalui pers realesnya yang diterima Redaksi globalaceh.com, Selasa (21/10/14).

Lanjutnya, kalau memang isu ini benar, pihaknya merasa prihatin. Pasalnya diduga begitu gampang melakukan korupsi." Maka untuk itu, penegak hukum di Aceh Timur dan khusunya di Propinsi Aceh untuk segera merespon terkait isu tersebut. Karena tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api." Timpalnya.

Adi Maros yang juga Ketua AKA (Asosiasi Kontraktor Aceh) Kabupaten Aceh Timur menambahkan, kalau nantinya berdasarkan hasil pemeriksaan dan diduga terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka Bupati Aceh Timur, Hasballah M. Thaib harus mencopot M. Ikhsan Ahyat dari jabatan Sekretaris Daerah supaya penegak hukum lebih mudah mengusut dan tidak mengangu jalannya roda pemerintahan Aceh Timur. (@redaksi)