Iklan

Ini Kata Kadis Kelautan dan Perikanan : 10 Juta Uang Sebagai Jaminan Meminjam Pakaikan Becho

ACEH TIMUR : Dua unit alat excavator (Becho) milik Kementrian Kelautan dan Perikanan bersumber dari anggaran APBN tahun 2011 dan 2013 yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Timur belum berstatus hibah. Sementara bagi kelompok perikanan yang ingin meminjam pakaikan alat becho tersebut harus terlebih dahulu memberikan uang jaminan kerusakan sebesar Rp. 10 juta dan itupun berdasarkan kesepakatan antara kelompok penguna becho dengan dinas.

Hal ini disampaikan, Ir. Ahmad,  Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Timur kepada media ini diruang kerjanya, Rabu (1/10/14). Menurutnya, uang jaminan tersebut dipergunakan apabila becho mengalami kerusakan saat sedang dalam pekerjaan dan setelah selesai pekerjaan uang tersebut dikembalikan lagi seutuhnya tanpa ada pemotongan sepeserpun." Jadi tidak benar seperti apa yang diissukan kalau uang jaminan kerusakan itu dipotong sebesar Rp. 2,5 juta," Terangnya.


Dia menambahkan, pengunaan becho itu hanya untuk wilayah pesisir seperti pengerukan tambak dan apabila becho tersebut disalahgunakan oleh kelompok,  maka becho itu akan dicabut. Namun saat ditanya wartawan,  bagaimana Pak Kadis mengetahui kalau becho itu tidak salahgunakan." Selama ini baik dari segi kerusakan alat becho tersebut atau disalahgunakan pengunaannya,  selain laporan dari operator becho yang diterima dan pihaknya juga ada mata- mata yang selalu memantau dilapangan tempat becho tersebut bekerja." Ujar Ir. Ahmad menjawab pertanyaan wartawan seraya menambahkan bagi kelompok yang ingin mempergunakan becho itu terlebih dahulu membuat permohonan serta harus mendapatkan rekomendasi izin dari Bupati dan setelah itu pihaknya membuat surat perjanjian pinjam pakai.


Sementara itu, Ketua LSM Komunitas Aneuk Nanggroe (KANA) Muzakkir mengatakan, seharusnya Pemkab Aceh Timur dalam hal pengelolaan asset negara tersebut harus mengeluarkan Peraturan Bupati ( Perbup) biar lebih maksimal dan terarah." Seperti yang diutarakan Kadis Kelautan dan Perikanan itu rasanya kurang maksimal tentang mekanisme pengelolaan becho tersebut." Mana tahu kalau seandainya operator becho kongkalikong dengan kelompok." Ujar Zakir.


" Untuk itu harus ada petunjuk teknis dalam mengelola asset negara dan solusinya harus ada Perbup. Dan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya saat becho dipinjam pakaikan oleh kelompok,  rusak ataupun tidak becho tersebut setelah selesai pekerjaannya dari  uang jaminan kerusakan sebesar Rp. 10 juta diduga dipotong sebesar Rp. 2,5 juta untuk biaya pemeliharaan alat berat milik Kementrian Kelautan dan Perikanan tersebut." Demikian pungkas Zakir seraya menambahkan sudah saatnya Pemkab Aceh Timur untuk mempersiapkan administrasi agar becho tersebut bisa dihibahkan ke daerah. (d- 77)