Iklan

HMI Tuntut Pemerintahan Jokowi-JK Atas Kenaikan Harga BBM

BANDA ACEH - Kenaikan harga BBM mendapatkan reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat, LSM dan mahasiswa di seluruh penjuru tanah air. Aksi protes dan demonstrasi hampir terjadi setiap hari, baik aksi secara damai bahkan ada yang berujung bentrok dengan aparat keamanan. 

Hari ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Syiah Kuala Banda Aceh menggelar aksinya di depan Kompleks Kantor DPRA Banda Aceh, untuk menolak naiknya harga BBM oleh Pemerintahan Jokowi, Senin (24/11/2014).

Koordinator aksi Syahrul Indra, dalam orasinya mengatakan naiknnya harga BBM merupakan lampu merah bagi perkembangan naiknnya harga barang-barang pasar, naiknya ongkos transportasi, naiknya harga jasa, yang jelas sangat memberatkan rakyat.
"Pendapatan rakyat tidak seimbang dengan pengeluaran, jadi rakyat belum siap dengan kenaikan harga BBM," katanya.

Euforia rakyat karena baru mendapatkan presiden yang pro rakyat Jokowi-JK, Syahrul menambahkan, ternyata tidak menjamin kesejahteraan sesungguhnya. Dengan kebijakan Jokowi-JK menaikkan BBM membuat kebahagiaan menjadi kebencian. Karena rakyat bukan hanya membutuhkan pemimpin yang pro rakyat tetapi juga mengerti akan rakyat.

HMI Komisariat FKIP Unsyiah, dalam aksinya juga menyampaikan tuntutannya, pertama penolakan terhadap keputusan menaikkan harga BBM oleh Presiden Jokowi-JK karena alasannya terlalu mengada-ada dan penuh dengan intervensi asing. Kedua, meminta kepada Presiden Jokowi-JK mengusut para oknum migas yang mayoritas dikuasai oleh pihak asing.

Kemudian yang ketiga, DPRA harus bisa menolak kenaikan harga BBM dan jangan hanya menjadi penonton di parlemen dengan menandatangani petisi yang kami buat. Keempat, nasionalisasikan aset-aset negara yang dikuasai oleh pihak asing. Yang kelima, DPRA harus obyektif dalam menyikapi kebijakan presiden terhadap kenaikan BBM.

Setelah berorasi didepan pintu pagar Kantor DPRA kemudian mahasiswa ditemui oleh anggota DPRA dari Partai Aceh, Abdullah Saleh. Dalam pernyataannya, Abdullah Saleh mengatakan bahwa DPRA telah melayangkan surat kepada DPR RI dan Forbes DPR dan DPD RI asal Aceh terkait penolakan kenaikan BBM oleh masyarakat dan mahasiswa Aceh.
Mahasiswa juga mengancam akan membawa massa lebih besar, apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah. Puluhan massa, akhirnya membubarkan diri setelah ditemui anggota DPRA.(AM)