Iklan

Jokowi Hendaknya Segera Bentuk Bank Tanah

JAKARTA - Jokowi hendaknya segera membentuk bank tanah, supaya ada manfaat nyata perubahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sulitnya memperoleh lahan tanah dengan harga terjangkau oleh masyarakat banyak, hanya melalui bank tanah.


            "Selama ini belum ada kebijakan pemerintah yang melindungi masyarakat agar bisa memperoleh rumah rumah, melalui pengadaan tanah yang terjangkau. Saatnya Jokowi ambil langkah nyata," ujar Yusmah Reza, salah satu Ketua DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), dalam diskusi di Jakarta Rabu (12/11).
            Yusmah, yang juga anggota DPP Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Bidang Pertanahan, mengatakan, BPN menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, harus bisa mengatasi carut-marut sengketa pertanahan di Indonesia.
            "Tanah kan sesuatu yang tidak bisa didaur-ulang, jumlahnya terbatas dan suatu waktu akan habis. Maka penataan tanah untuk kawasan industri, pertanian dan perumahan, harus semakin ketat, Harus ada yang melindungi harga tanah," kata Reza, politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem).
            Dengan adanya bank tanah, pemerintah bisa mengontrol harga tanah yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Dengan adanya kementerian yang mengurus tata ruang, hal ini lebih mudah diwujudkan, karena tumpang-tindih alokasi tanah bisa diakhiri.
            Apersi sendiri mencanangkan 1.000 rumah gratis untuk masyarakat, yang tersebar di ke-34 propinsi. "Program ini adalah upaya Apersi mendorong pemerintah agar menyediakan tanah murah untuk masyarakat banyak," katanya.
            Jika pemerintah benar-benar merealisasikan bank tanah, bukan tidak mungkin harga rumah akan turun, dan tingkat gaji yang bisa membeli rumah bisa menurun. Sekarang ini, untuk memperoleh kredit pemilikan rumah (KPR), idealnya dengan gaji Rp 5 juta sebulan.
            "Kalau bank tanah diwujudkan, diharapkan dengan gaji Rp 3,5 juta pun bisa memperoleh KPR. Semua ini terpulang pada pemerintah. Developer/pengembang tak bisa hanya diimbau membangun rumah murah, tetapi juga harus didukung pemerintah. (if)

Caption foto:
Yusmah Reza (paling kiri), berfoto dengan peserta diskusi di markas Bara JP, Jakarta Rabu (12/11). (Foto: Ist)