Iklan

Ketua KuWat : Mosi Tak Percaya Terhadap Sekda Aceh Timur, M. Ikhsan Ahyat

ACEH TIMUR - Organisasi lembaga pers lokal yang tergabung dalam, Kumpulan Wartawan Aceh Timur, (KuWat) menilai, selama ini kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Timur, M. Ikhsan Ahyat, terkesan lambat dan sangat diragukan kinerjanya.

Hal ini disampaikan, Ketua KuWat, Edi Safaruddin, SH, atau sering disapa akrap Dodi, Jumat (7/11/14). Menurutnya, Sekda Aceh Timur ini lambat dalam melakukan proses pembayaran iklan hingga berbulan- bulan lamanya, yang telah diajukan oleh perwakilan media di Aceh Timur, baik media cetak maupun online. 

"Kinerja Sekda tersebut layak kita nilai dengan mosi tak percaya. Karena dengan kinerjanya begitu sudah merugikan para insan pers yang bertugas di kabupaten Aceh Timur." Tegas Dodi yang didampingi Sekretaris KuWat, Yusri dari Media Harian Nasional Waspada.

Sudah selayaknya Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin HM. Thaib, untuk mengevaluasi kinerja Sekda dan apabila perlu untuk mencopotnya dari jabatan orang nomor tiga di Aceh Timur itu." Jangan gara- gara kinerja Sekda tersebut bisa menghancurkan hubungan yang sudah terjalin baik, antara Pemkab Aceh Timur dengan para insan pers," demikian pinta Edi Safaruddin, SH, seraya menambahkan dalam waktu dekat ini akan mengelar aksi demo damai terkait kinerja Sekda yang dinilai merugikan para insan pers. 

Pemberitaan sebelumnya, Sekda Aceh Timur ini, sangat lambat dalam menangani dan memproses pencairan dana iklan tersebut. " Bahkan, sampai berbulan- bulan lamanya dana iklan itu tak kunjung cair, seperti contoh, iklan ucapan selamat Idul Fitri 1435 H, yang diajukan media ini 4 bulan lalu dan juga dialami media online yang lainnya." Ujar Edi dengan nada kesal.

" Padahal, semua administrasi yang diminta bagian Humas kepada perwakilan media sebagai persyaratan untuk pencairan dana iklan telah dipenuhi. Malahan, Surat Perintah Pembayaran (SPP) sudah ditandatangani oleh yang mewakili media dibagian humas beberapa bulan lalu, yang sudah tertera nominalnya," beber Edi seraya mengatakan, jadi, tidak ada alasan untuk menghambat proses pembayaran iklan itu dan pihaknya akan menempuh secara jalur hukum. 

Dia menambahkan, berdasarkan info yang diterima pihaknya dibagian humas, untuk proses pencairan dana iklan itu, harus ditandatangani terlebih dulu, Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Sekda, selaku Kuasa Penguna Anggaran (KPA) dan baru bisa diproses ke Keuangan Daerah." Untuk itu pihaknya, meminta kepada Bupati Aceh Timur, untuk mengevaluasi kinerja orang nomor tiga di jajaran Pemkab Aceh Timur ini, karena disinyalir kinerja Sekda selama ini sangat lambat sehingga merugikan para pekerja pers." Pintanya seraya mengharapkan seorang Sekda dalam menjalankan kinerjanya harus profesional," imbuhnya. (@redaksi)