Iklan

Pemko Langsa Gelar Lokakarya Review Program Penanggulangan Kemiskinan

LANGSA - Pemerintah Kota Langsa mengadakan Lokakarya, terkait review Program Penanggulangan Kemiskinan, di Aula Setda Kota Langsa, Kamis (13/11)
Dalam sambutannya Walikota Langsa, Usman Abdullah,SE, yang dibacakan Asisten I Pemerintah Kota Langsa, Suriyatno, AP.M.Sp, saat membuka menyampaikan, bahwa pemerintah Kota Langsa mencanangkan program penanggulangan kemiskinan yang dianggarkan setiap tahunnya melalui SKPK. 

Namun data yang diperoleh dari BPS menunjukkan bahwa belum ada perubahan yang signifikan terhadap kondisi masyarakat miskin, bahkan mereka terancam menjadi lebih miskin lagi, jika harga BBM naik seiring diikuti dengan kenaikan  harga-harga kebutuhan  pokok lainnya.

Ini adalah pertanyaan besar dan mendasar yang harus kita pecahkan bersama. Sehingga, saya ber-asumsi bahwa dalam program penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa ini, belum  terkoordinir dengan baik antara SKPK satu dengan SKPK lainnya, antara pemerintah dengan dunia usaha, antara pemerintah dengan pelaku pemberdayaan maupun pemberi bantuan, sehingga potensial menimbulkan tumpang tindih program maupun penerima manfaat.
     
Masih ada perbedaan data yang sangat menyolok antara  SKPK satu dengan SKPK lainnya. Program penanggulangan kemiskinan selama ini menggunakan dua pendekatan, pertama, pendekatan bantuan yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa/warga miskin, seperti, beras miskin, program keluarga harapan, beasiswa anak tidak mampu, bedah rumah kaum dhuafa, dan lain-lain. Kedua, pendekatan  pemberdayaan  dengan sasaran kelompok masyarakat miskin, tetapi melalui proses pembelajaran dalam siklus program yang harus mereka jalani. 


Dalam konteks ini, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) juga harus dimaknai sebagai sarana pembelajaran, belajar untuk mengelola uang dengan prinsip jujur, amanah, transparan, dan akuntabel. Uang BLM tersebut jika dapat dikelola dengan baik Insya Allah akan berdampak pada  peningkatan   pendapatan  dan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan.
Lanjutnya, angka kemiskinan di Kota Langsa saat ini masih 13,93% atau 21.800 jiwa. Jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan tingkat nasional yang 11,66%, maka tingkat kemiskinan di Kota Langsa masih  di atas  rata-rata  nasional. Jika data kemiskinan Aceh  yang  dijadikan pedoman, kita masih sedikit bernafas lega, karena Kota Langsa termasuk kabupaten/kota  dengan angka kemiskinan terendah. Dimana, secara rata-rata,  angka kemiskinan di Aceh  masih  mencapai 18,58%.

Deretan  angka tersebut menjadi pengingat agar kita berpikir dan bekerja lebih keras lagi serta meningkatkan kerjasama antar pihak dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa ini. 


"Dunia usaha  hendaknya juga meningkatkan tanggung  jawab sosialnya dan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan (profit), tetapi juga berorientasi pada masyarakat (people), dan lingkungan yang berkelanjutan (planet), yang biasa dikenal dengan  istilah tripple bottom line." Demikian sambutan Walikota Langsa, Usman Abdullah,SE, yang dibacakan Asisten I Pemerintah Kota Langsa, Suriyatno, AP.M.Sp. (N-70)