Iklan

Kepala Biro Humas Setda Aceh" Salah Minum Obat" Terkait Pernyataanya' Wartawan Peliput Peringatan Tsunami Harus Seizin Kodam'

Aceh, Globalaceh.com - Pernyataan Kepala Biro Humas Setda Aceh, Mahyuzar yang memberi keputusan, bahwa wartawan nasional dan wartawan lokal yang melakukan peliputan peringatan 10 tahun tsunami Aceh harus melapor ke Kodam Iskandar Muda untuk mendapatkan izin meliput.

Kebijakan kontroversial tersebut mendapat kecaman, salahsatunya datang dari, Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Aceh. Menurutnya, itu merupakan Kebijakan bodoh dan salah minum obat. Seharusnya bukan ke Kodam tetapi ke lembaga seperti Infokom yang notabene lembaga komunikasi pemerintah. Dan sikap itu bertentangan dengan semangat membuka akses informasi serta sejak kapan fungsi Kodam bertambah mengurusi wartawan," kata Nasruddin.

"Melihat keputusan itu justru menggada ngada, bahkan terkesan ada sesuatu hal yang sengaja ditutupi kepada pihak luar oleh pemerintah Aceh terkait progres pembangunan pasca 10 tahun tsunami." kata Nasruddin melalui pers realisnya, Jum'at (5/11/2014).

Seharusnya, kata Nasruddin, kebijakan seperti itu dilakukan oleh lembaga yang representatif, apalagi wartawan yang meliput merupakan anggota dari berbagai lembaga kewartawanan seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dan Aliansi Media Online Indonesia (AMOI) 

Bahkan terkesan pemerintah Aceh saat ini tidak tahu bagaimana berterimakasih kepada media yang telah turut serta membangun Aceh pasca tsunami." Tanpa media tidak satu orang pun tahu bagaimana kondisi Aceh saat dilanda tsunami." Katanya.

"Kalau pemerintah Aceh bijak dan tahu berterimakasih justru mengundang seluruh wartawan, LSM atau NGO baik Lokal, Nasional maupun Internasional untuk dapat hadir di Aceh pada saat peringatan 10 tahun tsunami yang akan datang dan sekaligus mengucapkan terimakasih kepada mereka yang telah membantu korban tsunami di masa lalu." Demikian Nasruddin.

Sebgaimana pemberitaan sebelumnya dibeberapa Media Online di Aceh, pemerintah Aceh memperketat peliputan peringatan 10 tahun Tsunami di Aceh. Wartawan nasional dan local diharuskan mendapat izin Kodam Iskandar Muda agar bisa meliput seremonial tersebut.
"Saat ini Humas Pemerintah Aceh akan menyaring data media asing yang meliput peringatan 10 tahun tsunami dan melaporkannnya ke Kementerian Luar Negeri untuk nantinya bekerjasama dengan Pendam IM mengeluarkan id card," ujar Kepala Biro Humas Setda Aceh, Mahyuzar, dalam siaran persnya, Rabu 3 Desember 2014 lalu.

"Id card ini berlaku untuk wartawan asing, nasional maupun lokal," katanya lagi.
Kesepakatan ini, kata Mahyuzar, merupakan hasil rapat koordinasi perizinan di media center Humas Aceh. Rapat dihadiri perwakilan Badan Imigrasi Aceh, Adhar,  Imigrasi Kanwil Kemenkum HAM, Prajoko Yuwono, Waka Pendam IM, Letkol Budi Haryono serta Humas Polda Aceh, AKBP. Bakhtiar.

Untuk menindaklanjuti hasil keputusan rapat, dalam waktu dekat Humas Setda Aceh akan melakukan pendataan wartawan lokal yang diizinkan meliput kegiatan tersebut, yaitu terdaftar di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). (@Redaksi)