Iklan

Tidak Ada Kepastian Hukum, Gerindra dan NasDem Tolak R- APBK 2015 Atim

ACEH TIMUR - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (DPRK) dari Fraksi Partai Gerindra dan NasDem, menolak R- APBK Aceh Timur tahun 2015. 

Penolakan tersebut disampaikan pada saat sidang paripurna penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap R- APBK Aceh Timur 2015, di Aula Serba Guna Setdakab Aceh Timur, Jumat (19/12/14) lalu. 

" Fraksi Gerindra dan NasDem menolak R- APBK 2015 tersebut. Karena menganalogikan dengan mengambil sebuah catatan kecil pidato pengantar KUA- PPAS APBK Aceh Timur yang disampaikan Bupati Aceh Timur, pada rapat paripurna DPRK Aceh Timur,pada, 11 Desember 2014 lalu," ujar Narmawi, A.Md yang disapa akrab Nawi, kepada Wartawan, Minggu, (21/12/14).

Menurutnya, saat itu, Bupati Aceh Timur menyampaikan perhitungan pendapatan sebesar Rp. 1.384.087.321.682, sementara, Fraksi Partai Aceh dalam penyampaian pendapat akhir fraksi, terhadap KUA- PPAS tahun 2015 dengan perhitungan pendapatan sebesar Rp. 1.392.618.297.245, sementara pembiayaan nihil." Hal tersebut diadopsi dari nota kesepakatan antara pemerintah dengan DPRK Aceh Timur," beber Putra Julok ini.

Dari pendapatan tersebut jelas terdapat kekeliruan dalam perhitungan sebesar Rp. 8.530.975.563, sebelum Badan Anggaran Dewan dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) melaporkan hasil pembahasan pada tanggal 18 Desember 2014." Untuk itu, TAPD dan Badan Anggaran Dewan, untuk membahas pendapatan dan penerimaan berdasarkan sumber yang pasti dan rasional dengan dasar hukum penerimaannya. Tanpa hal tersebut, APBK Aceh Timur terus berada pada posisi yang tidak stabil dan tidak ada kepastian hukum." Demikian pungkas anggota DPRK Aceh Timur Dapil II ini.

Hal senada juga disampaikan, Hamdani. A. Gani, Anggota Banggar DPRK Aceh Timur dari Fraksi Gerindra mengatakan, tanpa bermaksud menggurui, ketika kita memulai pembahasan R- APBK TA 2015, ternyata harus dimulai dengan membahas pendapatan bukanlah keinginan dari Fraksi Partai Gerindra." Akan tetapi perintah sebuah aturan ketika R- APBK dibahas terdapat kekeliruan dalam perhitungan KUA- PPAS, maka, KUA PPAS wajib dibuka untuk dibahas kembali," pinta Hamdani.

"Meskipun, sudah disahkan, mohon TAPD mencatat ucapan, pikiran dan penyampaian kami ini, untuk menjadi referensi dalam menyusun anggaran dimasa- masa yang akan datang," demikian jelasnya. (@Redaksi)