Iklan

Uni Eropa Puji Pembangunan Aceh, Tapi.....

Menjelang peringatan satu dekade tsunami Aceh yang menewaskan ratusan ribu orang, Uni Eropa memuji pembangunan Aceh dan mengapresiasi kemajuan Serambi Mekah dalam persiapan menghadapi bencana.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan ASEAN, Olof Skoog, menyatakan tsunami memporak-porandakan Aceh dengan cukup parah, sehingga banyak bangunan yang rata dengan tanah dan kapal besar yang terseret hampir ke tengah kota.

Skoog, yang pernah mendatangi Aceh beberapa bulan setelah gempa yang memicu tsunami, kembali mengunjungi Aceh pada Juni lalu, bersama dengan beberapa delegasi Uni Eropa untuk melihat kondisi terkini pasca satu dekade bencana tsunami, dan menyatakan terkesan dengan pembangunan Aceh saat ini.

"Kami terkesan dengan Aceh yang sekarang, mereka lebih siap mengatasi jika kejadian yang sama terulang kembali dengan pembangunan mereka yang baik dan bahkan lebih baik dibandingkan sebelum bencana terjadi," ujar Olof.

Bencana tsunami  pada 26 Desember 2004 yang disebabkan oleh gempa berkekuatan 9 skala Richter menghantam wilayah pesisir di Samudra Hindia. Indonesia adalah salah satu negara yang paling parah terkena dampaknya.
 

Setidaknya lebih dari 200 ribu orang tewas, 500 ribu orang mengungsi dan 800 ribu orang kehilangan tempat tinggal di Indonesia.

Indonesia meminta bantuan komunitas internasional untuk mengatasi bencana ini, salah satunya adalah Uni Eropa.

Komisi Eropa kemudian menggelontorkan dana bantuan kemanusiaan sebesar 60 juta Euro untuk Aceh dan Nias sebagai aksi cepat tanggap setelah terjadi tsunami.

Paket bantuan rekonstruksi sebesar 207 juta Euro juga ditawarkan oleh Komisi Eropa yang kemudian dikelola pemerintah Indonesia untuk Aceh dan Nias.

"Kami bangga terhadap respon kami yang cepat dalam memberikan kontribusi dengan bantuan darurat dan rekonstruksi di Aceh," kata Skoog.


Hanya bagus secara fisik

Pengamat pembangunan Aceh, Muslahuddin Daud, mengatakan pembangunan di Aceh pasca tsunami secara fisik memang bagus, namun pembangunan tersebut dirasa sia-sia karena tidak diselaraskan dengan pembangunan yang reguler.

Muslahuddin menilai ada beberapa faktor yang membuat pembangunan di Aceh dinilai tidak maksimal dan hanya bagus secara fisik.

Faktor pertama, menurut Muslahuddin, adalah dari segi dana yang masuk untuk pembangunan Aceh sebesar Rp80 triliun, sementara yang dibutuhkan untuk proyek rekonstruksi pasca bencana hanya Rp50 triliun.

Jumlah dana yang lebih besar ini membuat pembangunan di Aceh menjadi sangat bagus, namun hanya secara fisik, misalnya pembangunan jalan-jalan besar, perumahan, pelabuhan dan perbaikan bandara.

Faktor kedua,adalah masalah penyerahan aset-aset yang sudah dibangun dan diperbaiki oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh. Pasalnya, sejumlah aset tersebut tidak dirawat oleh pemerintah lokal yang mayoritas, menurut Muslahuddin, adalah mantan kombatan Aceh.

"Pertanyaannya, siapa yang merawat? Tidak ada perawatan dan pada akhirnya tidak berfungsi dengan baik. Jadi, tidak selaras dengan pembangunan reguler," ujar Muslahuddin.

"Misalnya, program dari UNDP untuk pembuangan sampah air, itu sudah dibangun tetapi tidak dipakai," ujar Muslahuddin memberikan contoh.

Selain itu, Muslahuddin juga menyoroti iklim investasi di Aceh yang dinilai kurang bersahabat karena permasalahan stabilitas daerah.

Aksi kekerasan dan mentalitas keberpihakan oleh pejabat daerah setempat kerap menghambat masuknya investasi di Aceh.

"Siapa yang masuk ke Aceh harus bayar ke beberapa pihak," ujar Muslahuddin.

"Ada 170 kesepakatan investasi yang saya ketahui masuk ke Aceh namun gagal, hanya 3 atau 4 yang berhasil," ujar Muslahuddin menambahkan.

Pada 26 Desember mendatang, Aceh akan mengadakan upacara peringatan 10 tahun tsunami yang rencananya akan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla bersama dengan puluhan duta besar negara asing dan juga perwakilan organisasi internasional. (CNN)