Iklan

Ketua TPM Aceh: Rektor UIN dan LPSDM Harus Bertanggungjawab

Banda Aceh -  Aksi, Dr. Rosnida Sari (Foto) dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Ar-Raniry, yang membawa mahasiswinya untuk belajar gender di gereja di Banda Aceh, semakin rumit dan berbuntut panjang. Beberapa pihak mulai menyalahkan latar belakang pendidikan Rosnida yang sempat mengecap pendidikan doktoral (S3) bidang gender di Australia.

"Latar belakang pendidikan Rosnida di Flinders University sering dianggap sebagai pemicu aksinya itu. Nah, dalam hal ini semua pihak yang terlibat di balik pengiriman Rosnida ke Australia harus ikut bertanggungjawab," kata Safaruddin SH, Tim Pengacara Muslim (TPM) Aceh kepada globalaceh.com, melalui pesan elektroniknya, Selasa (13/1).

Manurut Safar, ada dua pihak yang harus bertanggungjawab dalam pengiriman Rosnida untuk studi di Australia. "Pertama Rektor UIN, Prof Farid Wajdi, yang memberikan izin studi. Kedua adalah Kepala Lembaga Pendidikan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Aceh, Prof Sayed Muhammad, yang memberikan beasiswa kepada yang bersangkutan," katanya.

Safaruddin yang juga Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), meminta kedua pihak tersebut untuk berbicara terkait kebijakan itu. "Jangan biarkan Rosnida menjadi korban dan menangung resiko sendirian. Kami mendesak Rektor UIN dan Kepala LPSDM Aceh untuk angkat bicara. Jangan diam saja bagai orang tak tahu apa-apa," kata dia.

"Kami prihatin melihat Rosnida yang kian terpojok, tanpa ada pendampingan dari kampus. Petinggi UIN seakan-akan ingin lepas tangan. Ini bisa menimbulkan dampak negatif bagi institusi kampus. Saat ada akademisi terjepit, para petinggi diam membisu, bagaimana jadinya seandainya ada mahasiswa yang tersandung masalah serupa?," katanya.

"Kasus ini saja tidak mampu diselesaikan UIN, bagaimana kita berharap adanya advokasi pada masaalah-masalah lain yang dihadapi umat. Untuk menjawab keraguan ini, Rektor Farid mesti memerintahkan lembaga-lembaga di jajarannya, seperti Pusat Penelitian, Pusat Resolusi Konflik, Pusat Studi Wanita, Dharma Wanita dan lain-lain untuk menangani kasus Rosnida hingga tuntas dan adil bagi semua pihak, termasuk bagi Rosnida yang menjadi korban," pinta dia.

Dia menambahkan, pemimpin yang diam saat ada masalah adalah pemimpin lemah, dan orang lemah tentu saja tak layak akan jabatan. Pemimpin yang baik adalah berani tampil dalam menghadapi masalah, bahkan siap menerima resiko dari kekeliruan jajarannya.

"Seorang pemimpin jangan hanya mau enaknya saja dengan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang melekat pada jabatan yang diemban. Tapi giliran ada masalah dia justru lari. Kami berharap pemimpin UIN menunjukkan sikap berbeda dibanding pimpinan politik yang sering oportunis," demikian pungkasnya. (@Redaksi)