Iklan

Sahkan Perppu Pilkada, Jika Kepala Daerah Banyak Yang korupsi, Pemerintah dan DPR Harus Bertanggung Jawab  

Jakarta - Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, rencana DPR yang akan segera mengesahkan Perppu Pilkada berarti sudah mengesampingkan dampak negatif dari pilkada langsung yang berujung pada banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

"Terlepas dari adanya wacana kemunduran sistem demokrasi Indonesia, apakah tidak lebih baik bila hal itu terlebih dahulu dikesampingkan dengan tujuan untuk lebih baik. Pasalnya, pemicu awal rancangan UU Pilkada salah satunya adalah banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi akibat dari biaya pilkada langsung yang sangat mahal", tutur Jajat, melalui pers realesnya yang diterima media ini, Selasa, 20 Januari 2015.

Jajat menilai, beban biaya besar yang harus dikeluarkan oleh para calon kepala daerah, bila untuk menjadi calon Bupati saja harus mempunyai dana pribadi minimal 10-40 miliar belum ditambah yang lainya, bila dibandingkan dengan penghasilan yang akan di dapat dalam waktu 5 tahun menjabat tentu tidaklah seimbang dan pastinya akan memicu hal lain untuk dapat menutup biaya sewaktu kampanye.

"Korupsi termasuk kedalam golongan extra ordirany crime, bukan hanya pemberantasannya yang harus ditingkatkan, tetapi pencegahan dari korupsi juga harus lebih ditingkatkan, salah satunya adalah menekan biaya pencalonan untuk menjadi kepala daerah yang begitu besar", tutup Jajat.


Nurjaman center for Indonesian Democracy
"Untuk demokrasi yang bersih dan akurat."