Iklan

Polisi Bekuk Pengurus LSM AUDEC

Aceh Utara- Ormas Islam Tazkiratul Ummah bekerjasama dengan Kepolisian Sektor Lhoksukon mengamankan 2 orang yang diduga pengurus Lembaga Asing Development Commutti (LSM AUDEC) perwakilan Aceh Utara, diterminal Bus Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Jum'at (6/3/) sekira pukul 17:30 Wib lalu.

Dua orang pengurus lembaga tesebut, yang diamankan Pihak berwenang itu pria dan seorang wanita dan diketahui bernama M. Azwani (35) sebagai Ketua Lembaga AUDEC, Warga Desa Krueng Lhoksukon, sementara teman wanitanya Mardiana (23) diketahui sebagai Sekretaris AUDEC, warga Desa Blang Lhoksukon, Kedua Pengurus Lembaga AUDEC ini, ternyata Pegawai Honorer di kantor PLN Cabang Lhoksukon.

Informasi yang dihimpun media ini dari sumber terpercaya menyebutkan, pengurus lembaga tersebut diamankan pihak berwajib terkait dugaan memungut Foto Copy KTP dan KK dari warga sekitar.

Akibat kelakuannya, menimbulkan kecurigaan dikalangan masyarakat apalagi selama ini keberadaan lembaga Asing ini, yang disinyalir sesat. Misi yang dijalankan lembaga itu diketahui telah berhasil mengumpulkan KTP dan KK warga, selain Copy KTP dan KK, pengurus lembaga Asing itu juga berhasil membujuk 43 orang untuk di jadikan sebagai anggota Lembaga AUDEC.

Sementara itu Kapolres Aceh Utara, AKBP Achmadi. SIK, melalui Kapolsek Lhoksukon, AKP Razali, membenarkan bahwa ada penangkapan terhadap dua orang Pengurus Lembaga Asing itu. Namun sejauh ini pihaknya belum bisa menahan kedua pengurus tersebut.

"Ya! Benar kita bersama dengan Ormas Islam mengamankan dua orang yang terduga Pengurus Lembaga AUDEC diterminal Bus Lhoksukon. Namun kedua pengurus itu belum bisa kita tahan, kita juga sudah memintai keterangan, kedua pengurs tersebut, masih dalam penyidikan lebih lanjut,"jelas AKP Razali.

Dikatakannya. terkait ditangkapnya dua pengurus lembaga tersebut, pihaknya melakukan musyawarah bersama Tokoh Ulama,"Kita juga sudah bermusyawarah bersama Tokoh Ulama, terkait persoalan ini, dan keduanya sudah kita perbolehkan untuk pulang," kata Kapolsek.

Sebagaimana diketahui, dalam Seminggu terakhir ini, terkait kemunculan Lembaga Asing Development Committe (AUDEC) di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Aceh Utara, dapat menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat.

Diketahui Lembaga tersebut juga merekrut masyarakat untuk dijadikan sebagai anggotanya, mereka juga memberikan gaji kepada angotanya sebesar, Rp 3 Juta perbulan, selain itu lembaga itu, juga tidak memiliki izin dari Kesbangpol setempat.

Hal serupa juga disampaikan Kabag Humas Kabupaten Aceh Utara, Drs. Amir Hamzah, terkait keberadaan Lembaga Asing itu, telah menimbulkan keresahan yang luarbiasa dikalangan masyarakat. "Keresahan yang dialami masyarakat sangat wajar," ucap Amir Hamzah.

" Apalagi nama lembaga itu dengan singkatan Aceh Utara Development Committe (AUDEC), dan masyarakat awam mengetahui misi yang dijalankan Lembaga itu. Kehadiran Lembaga AU-DEC, menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat, Aceh Utara, masyarakat Aceh umumnya, bukansaja keresahan yang dirasakan, akan tetapi masyarakat juga mengalami tekanan yang amat medalam, apalagi diketahui kalau lembaga itu sesat dan menyesatkan,"ucap Kabag Humas.

Diharapkannya. Masyarakat agar jangan mudah tergiur atau terpancing dengan Iming-iming, terhadap gaji, Rp3, Juta perbulan." Pihaknya sedang mengkaji lebih dalam terkait legalitas yang dimiliki Lembaga AU-DEC tersebut," tegasnya.

Kendati demikian, menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur dan tergoda, bujuk-rayu mereka, apapun bentuknya, yang ditawarkan oleh AU-DEC, jangan diterima, dan juga jangan mengabulkan apapun permohonan yang dimintainya, walaupun itu hanya selembar Foto Copy KTP dan KK.

"Kita juga sedang mengkaji legalitas lembaga itu, kita akan membentuk Pengurus Aliran Kepercayaan Masyarakat (PA-KM), yang bekerja sama dengan pihak yang berwenang,"pungkas Drs. Amir Hamzah.

Diakui bahwa, pengkajian itu dilakukan pihaknya setelah resmi menerima laporan dari berbagai kalangan di Aceh Utara, terkait rumor yang berkembang dikalangan masyarakat luas, terhadap lembaga AU-DEC. Rumor yang begitu hangat diperbincangkan oleh khalayak ramai, bahkan sangat bertentangan dengan Kaidah-kaidah Islam.

"Sekian lama Lembaga itu menjalankan misinya di wilayah Timur Aceh, hingga kini belum jelas siapa produsernya, walaupun telah berhasil direkrut sejumlah masyarakat diberbagai daerah di Aceh, bahkan disejumlah kecamatan. 

Ironisnya dibagian kops surat milik lembaga itu, juga tertera tulisan sebagai panitia Pemkab Aceh Utara." Pungkas Amir.

Sementara itu di tempat terpisah, Kabid Antar Lembaga Kesbangpol Aceh Utara Hamdani, juga menjelaskan hal serupa. Dijelaskannya terkait lembaga dimaksud, hinga saat ini legalitas Lembaga AU-DEC belum jelas. Dirinya bersama Pemkab Aceh Utara sedang mengkaji keabsahan atau legalitas lembaga tersebut.

"Sedang kita kaji bersama Pemkab, dan penegak Hukum, seperti Kejaksaan, juga Polisi, keabsahan legalitasnya. Sampai saat ini, lembaga tersebut sama sekali belum memiliki izin resmi," terangnya.

Terakhir kali pada 15 Januari 2015 sambungnya, pihak AU-DEC pernah menyerahkan perlengkapan izin masuk ke Kesbangpol. Namun kelengkapan yang diserahkan Lembaga AU-DEC justru tidak lengkap.

"Disaat pihak Lembaga AU-DEC menyerahkan berkas dokumen izin ke Kesbangpol, setelah dilihat kelengkapan dokumen ternyata tidak lengkap. Ironisnya isian dilaporannya juga tidak jelas, bahkan di Kops tertera pembangunan Aceh Utara. Sampai saat ini belum kita ketahui keabsahan legalitasnya, ini masih kita kaji. Kita mendugan dimana Lembaga AU-DEC ini sesat," sambung Hamdani. (Ist)