Iklan

DPR Cari Formula Terbaik BP Batam Dikelola Pusat

JAKARTA  – Perdebatan mengenai masa depan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) bukan lagi di bawah koordinasi pemerintah provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berakhir sudah, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini sudah menyetujui BP Batam dikelola atau dibawah koordinasi pemerintah pusat. Sebab itu, pokok bahasan selanjutnya adalah DPR melalui Panitia Kerja (Panja) Free Trade Zone (FTZ) Komisi VI segera membahas masalah ini untuk mencari formula terbaik untuk merealisasikan apa yang sudah disetujui Presiden Jokowi ini. ‎
"Kami akan membahas masalah ini dengan seksama dan mencari formula agar keberadaan BP Batam maksimum bagi bangsa," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) Free Trade Zone (FTZ), yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR, Muhammad Farid Al Fauzi di Jakarta Senin (7/3/2016).

Selain Farid Al Fauzi dari Fraksi Partai Hanura (FHanura), tiga fraksi lainnya berpendapat senada, yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). ‎"Kan menjadi aneh saja sebenarnya. Anggaran disahkan oleh pusat, tetapi dibawah gubernur. Ini tidak sinkronkan sebenarnya. Kawasan khusus oleh pusat bukan oleh otonomi daerah (otda). Contohnya, Batam itu mengembangkan visi misi di jakarta," jelasnya.

Dia mengungkapkan, dalam pembahasan Panja FTZ selama ini, BP Batam sudah diasumsikan berada di bawah pemerintah pusat. "Nanti lebih dalam dikaji di Panja, karena posisi sekarang tidak sinkron kan BP Batam dikelola Gubernur tapi penentuan kebijakan visi dan misinya disusun di Jakarta," tegasnya.
‎ ‎
Anggota Komisi VI DPR dari FPKS, Refrizal berpandangan, dengan misi bersaing dengan Singapura, sudah seharusnya BP Batam di bawah koordinasi pemerintah pusat melalui Presiden. "Harus dicari cara agar ‘roh’ seperti maksud Presiden BJ Habibie waktu mendirikan BP Batam, hidup kembali," kata Refrizal. ‎
Selama ini Refrizal menilai sering terjadi konflik kepentingan di Batam. Inilah yang harus diakhiri melalui pengelolaan langsung oleh pusat. "Sempat dikelola Gubernur Kepulauan Riau, distribusi jadi lahan kacau, pejabat daerah campur tangan," sesalnya.

Anggota Komisi VI DPR dari FPD, Melani Leimena Suharli (Fraksi Demokrat) menilai dengan di bawah pusat maka pengembangan Batam akan lebih cepat, karena dalam semua hal bisa langsung berkoordinasi dengan Jakarta.
Sejumlah anggota DPR melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Panja) MEA, ungkapnya, sudah mengunjungi Batam.
"Kesimpulan kami, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BP Batam harus di bawah pusat. Bahasan selanjutnya, supaya lebih mantap, seperti apa," ujarnya. ‎

Anggota Komisi VI DPR dari FPD lainnya, Sartono Hutomo menambahkan, selama ini investor sering bingung BP Batam dibawah koordinasi pemerintah provinsi Kepri. "Ada Walikota dan Gubernur, membuat investor tidak nyaman. Ini fakta, maka harus dicarikan solusi," ungkap Sartono.‎
Anggota Komisi VI DPR dari FPDIP, Juliari Pieter Batubara menegaskan, pemerintah pusat hendaknya segera menentukan sasaran BP Batam. "Makanya saya bilang bahwa pemerintah pusat tentukan dulu sasaran /target kerja dari BP Batam, buat ‎roadmap-nya," pungkasnya.‎ (le)