Iklan

YARA MoU dengan Kemenag tentang bantuan Hukum Gratis

Bener Meriah -  Yayasan Advokasi Rakyat Aceh menandatangani Memorendum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bener Meriah tentang bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin kabupaten setempat,  Kamis (7/4). 








Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, Ridwan Qari mengatakan penandatanganan kesepakatan bersama dengan YARA adalah sesuatu manfaat yang sangat besar bagi masyarakat,terkait dengan bantuan hukum gratis dalam memperoleh keadilan bagi masyarakat miskin di Bener Meriah.









"Sangat penting kegiatan seperti ini bagi masyarakat Bener Meriah. Walaupun bukan tugas pokoknya Kemenag, apa salahnya melalui Kemenag kita bangun hubungan dengan YARA terkait dengan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kita, khususnya masyarakat miskin. Nampaknya masyarakat kita sangat penting ada informasi fasilitasi advokasi rakyat miskin seperti ini," kata Ridwan.









Sementara itu, Ketua YARA, Safaruddin, SH menyebutkan,  bantuan hukum ini bukan yang pertama sekali mereka lalukan namun ada beberapa lembaga bahkan dengan anggota legislatif telah melakukan penandatanganan kerjasama bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin.









"Sebelumnya seperti Jabal Ghafur, Pemkab Pidie, Pemkab Pidie Jaya, Universitas IAIN Zawiyah Cotkala Langsa, Pemko Banda Aceh sedang proses, dan DPR RI Nasir Djamil komis III, dan Fadlullah komisi VI,"imbuhnya.









Memasuki tahun ke empat program bantuan gratis ini, kata Safaruddin, masih banyak masyarakat Aceh yang belum mengetahui tentang bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin seperti ini, masih terkendala dengan sosialisasi terhadap masyarakat.








"Banyak masyarakat yang mengira pengacara itu mahal, tapi kami dari pengacara melakukan bantuan hukum gratis ini. Ini program pemerintah resmi dibuka oleh presiden. Program ini harus kita jalankan sesuai aturan, karena ini perintah undang-undang," pungkas Safar.









Dalam menjalankan program ini, katanya, tidak sepeserpun dibeban biaya kepada masyarakat miskin pada saat dalam proses bantuan hukum.

"Dan kami tekankan bahwa tidak sepeserpun kami meminta uang kepada klien, bahkan materai pun tidak kami bebankan kepada mereka, jadi gratis," demikian Safaruddin, SH.
(Redaksi)