Iklan

Sengketa MUQ Langsa, Pengadilan Tinggi Kabulkan Banding M. Noeh AR Dkk

Banda Aceh - M. Noeh AR dan kawan- kawan (Dkk) dikabulkan upaya hukum banding oleh Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh terkait sengketa Bustanul Ulum atau sekarang bernama Madrasah Ulumul Quran (MUQ) Langsa.

Sebelumnya, pada persidangan di Pengadilan Negeri Langsa dengan nomor perkara 19 / Pdt. G/2014/PN Langsa, mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II serta  memutus tidak memliki kewenangan atas perkara tersebut.

Atas putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim yaitu Sulaiman M, S.H, M.H, Deni Albar, S.H, dan Achmadsyah Ade Mury S.H, M.H pada tanggal 28 April 2015. 

Para penggugat melalui Kuasa Hukumnya,  Mohd Jully Fuady, S.H, Rahmad Syafrial, S.H, dan Chairul Azmi, S.H dari Kanto Advokat Jully Fuady and Partners Law Firm mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh.

Kuasa hukum,  M. Noeh AR Dkk,  Mohd Jully Fuady, SH,  melalui pesan elektroniknya yang diterima globalaceh.com, Senin, 30 Mei 2016,  mengatakan, sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan hukum putusan nomor 28/PDT/2016/PT-BNA bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang dilakukan oleh Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dalam hal ini adalah Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa dan Notaris Riza Oktariana, S.H.

"Tindakan Tergugat I saat ini menguasai semua asset dan keuangan tanpa serah terima dan proses audit yang independen dan sah, serta tindakan Tergugat II/ Terbanding tidak menyertakan para Penggugat dalam merubah akta kepengurusan Yayasan Bustanul Ulum padahal para penggugat adalah pendiri, pengurus dan pengawas Yayasan Dayah Bustanul Ulum." ujar Jully Fuady.

Lanjutnya lagi, atas hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutus menerima permohonan banding, membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Langsa Nomor 19/Pdt.G/2014/PN-LGS. Dan menolak eksepsi para tergugat serta menyatakan Pengadilan Negeri Langsa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memerintahkan Pengadilan Negeri Langsa untuk memeriksa dan mengadilinya.

Putusan Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Ardy Johan, S.H sebagai Ketua Majelis, Wahyono S.H dan H maratua Rambe, S.H, M.H sebagai anggota.

" Kita memberikan apresiasi atas putusan ini. Pasalnya, persidangan sengketa Yayasan Pesantren terpadu tertua di Aceh ini sudah berlangsung sejak tahun 2014 lalu. Putusan ini sudah adil dan tepat, untuk kepentingan kepastian hukum," demikian Kuasa hukum, M. Noeh AR Dkk, Mohd Jully Fuady, SH. (Red)