Iklan

Tidak diberikan Tatib dan Kode Etik DPRA, YARA Ajukan Keberatan

Banda Aceh - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) melayangkan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Propinsi Aceh selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, Senin (30/5/2015).

"Pengajuan surat keberatan informasi bernomor: 139/YARA/V/2016 sebagai tindak lanjut dari tidak ditanggapinya permohonan Informasi yang telah diajukan kepada Badan Publik Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui PPID Utama Aceh terkait permohonan Salinan Tata Tertib dan Kode Etik DPRA Aceh. " ujar Ketua PPID YARA Propinsi Aceh,  Putri Nabilla.

Badan publik DPRA dinilai tidak memahami Keterbukaan Informasi Publik sehingga surat permohonan yang diajukan tidak ditanggapi, bisa atau tidaknya YARA mengakses salinan Tata Tertib dan Kode Etik DPRA Aceh.

" PPID Utama dan Badan Publik membalas ada pemberitahuan bukan mengabaikan, padahal Propinsi Aceh Juara I Nasional Keterbukaan Informasi Publik." cetusnya.

Dia menambahkan, kami berharap Surat Keberatan yang kami ajukan ini akan ditanggapi oleh Atasan PPID Utama dan apabila sampai 30 hari kerja sejak keberatan ini diterima tidak juga di tanggapi kami akan gugat PPID Utama dan Sekda Aceh selaku Atasan PPID Utama melalui Sengketa Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi Aceh (KIA)." tegas Putri.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan badan publik, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak atau ditemukannya alasan keberatan lainnya.

"Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima atau dicatatnya pengajuan keberatan." terangnya.

Perlu kami sampaikan, kata Putri,  bahwa permintaan informasi merupakan perwujudan hak warga Negara Indonesia untuk memperoleh informasi dari Badan Publik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Red)