Iklan

Tindak lanjut temuan Inspektorat di pertanyakan YARA

Banda Aceh - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ‎menyurati Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, mempertanyakan Informasi tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus ( LHPK ). Oleh Inspektorat kabupaten Aceh Besar Nomor : 03/LHPK/2015 tanggal 7 Desember 2015 Pada Unit Kerja Gampong lamtimpeung Kecamatan Darussalam Tahun Anggaran 2014 – 2015.

Hal ini berdasarkan pengaduan atas kegelisahan masyarakat di Gampong lamtimpeung." Permintaan informasi ini merupakan perwujudan hak Warga Negara Indonesia untuk memperoleh informasi dari badan publik yang tercantum dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik." Pungkas Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh(YARA) Safaruddin, SH, Kamis, 5 Mei 2016.

Peraturan pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. ‎YARA berharap Pemkab Aceh Besar dapat serius menindaklanjuti LHP Inspektorat ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pengelolaan dana Desa.

"Adapun temuan-temuan Inspektorat dalam LHP tersebut adalah, hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan Gampong.

1. Dana Gampong sebesar Rp.12.605.825,- belum dipertanggungjawabkan.

2. Dana Gampong sebesar Rp.50.000.000,- tidak dipertanggungjawabkan.

3. Bantuan dari dinas pertanian bibit belimbing sejumlah Rp. 100 juta tidak diketahui staf gampong.

4. Bantuan dari Dinas Pertanian saprodi cabe Rp. 25 juta tidak diketahui jabatan keuchik Mukhlis, SE.

5. Dana PKK tidak diserahkan tidak diserahkan kepada bendahara PKK selama jabatan keuchik Mukhlis, SE.

6. Sumbangan Pembelian Mesin Pompa Air Tidak Dipertanggungjawabkan sebesar Rp.800.000,-

7. Terjadi kekurangan penyaluran beras raskin sebanyak 30 Sak

8. Bantuan Semen sebanyak 50 Sak belum diterima.

9. Pagar BRC Bongkaran Pagar kuburan disimpan di Rumah Keuchik.

10. Dana BKPG Tahun 2014 sebesar Rp.30.000.000,- tidak dipertanggungjawabkan

11. Bantuan untuk anak yatim belum disalurkan.

12. Pembayaran upah jerih Tuha peut dan sekretaris Tuha peut fiktif sebesar Rp. 2.150.000,-

13. 1(satu) unit Teratak sumbangan Partai Demokrat tidak diserahkan ke Gampong Lamtimpeung. ‎" Demikian Safaruddin, SH. (Red)