Iklan

Gus Ipul : Pemprov Jatim Kedepankan Demokrasi Partisipatoris



Pemprov Jatim di era pasangan Gubernur dan Wagub, Soekarwo dan Saifullah Yusuf berkomitmen untuk menerima semua pihak yang melakukan usaha untuk menyampaikan aspirasi, atau yang disebut demokrasi partisipatoris.
Demikian disampaikan Wagub Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf saat menemui peserta demo Aksi 121 Aliansi BEM se Jawa Timur di Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan 110, Surabaya, Kamis (12/1).
Menurutnya demorkasi partisipatoris salah satu cara agar aspirasi masyarakat bisa diakomodasi dalam proses politik. Aspirasi tersebut bisa disampaikan melalui surat, tatap muka maupun unjuk rasa." Apabila ada unjuk rasa, harus ada ijin terlebih dahulu. Apabila sudah memperoleh izin silahkan berunjuk rasa. Setiap demo akan diterima oleh stakeholder baik Gubernur, Wagub dan  Sekdaprov Jatim ataupun SKPD yang terkait," ungkap Gus Ipul sapaan akrabnya.
Demo yang dilakukan kali ini sangat bagus. Pemprov Jatim akan mendengar dan meneruskan aspirasi tersebut ke tingkat lebih tinggi yakni pusat. "Untuk tuntutan yang disampaikan pada Aksi 121 ini, peran Pemprov Jatim adalah sebagai perwakilan dari pemerintah pusat, nantinya aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jatim yang kemudian akan meneruskan ke pemerintah pusat. Oleh sebab itu, posisi Pemprov Jatim sangat jelas yakni menyampaikan dan meneruskan setiap aspirasi," jelasnya.
Pada demo yang dinamakan Aksi 121 ini diikuti sekitar 500 mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Jatim seperti Unibraw, Unair, Unmer, dan ITS. Aksi 121 merupakan aksi serentak yang dilakukan di 19 titik di Indonesia.
Tuntutan dari Aliansi BEM SI wilayah Jatim meliputi menuntut untuk mencabut dan mengkaji ulang PP No. 60 Tahun 2016, menuntut pemerintah untuk merevisi kebijakan pencabutan subsidi tarif dasar listrik golongan 900 VA dan melakukan pengawasan secara sistematis, menuntut pemerintah memberikan transaparansi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan menjamin ketersediaan BBM bersubsidi, serta tetap mengontrol ketat efek domino atas kebijakan tersebut, menuntut transparansi, sosialisasi dan uji publik terhadap setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dan menuntu Presiden Jokowi membuat kebijakan yang pro rakyat.
Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Dr. Saiful Rachman, MM, M.pd dan Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Setdaprov Jatim, Bawon Adhiyitoni.(**)