Iklan

Sekdaprov Jatim: Pemimpin Harus Bisa Ciptakan Inovasi Baru

SURABAYA,   Globalisasi menuntut banyak perubahan, terlebih lagi dalam bidang birokrasi. Agar bisa mengikuti perubahan tersebut, dibutuhkan inovasi serta kreasi baru yang dilahirkan oleh para pemimpin, terutama dalam hal pelayanan publik. Hal ini dilakukan agar kita tidak kalah dalam persaingan global. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM saat membuka Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan 43 Pemprov Jatim Tahun 2017 di Badan Diklat Provinsi Jatim, Jalan Balongsari Tama, Surabaya, Jum'at (17/2).

Menurut Sukardi, Pejabat Eselon II pada masa sekarang ini tidak bisa sekedar mengandalkan kemampuan manajemen untuk dapat mengelola organisasi secara normatif dan administratif. Melainkan harus mampu mengoptimalkan dan memperbaiki sistem sehingga dapat mendukung terwujudnya kinerja yang lebih efektif, efisien, inovatif dan pelayanan publik yang prima.
"Saya harap para lulusan Diklat PIM II ini mampu membuat terobosan dan inovasi, mencetuskan hal-hal baru yang berorientasi kedepan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Dan tentu, untuk mewujudkan semuanya diperlukan kemampuan membangun relasi dan komunikasi, baik dengan pimpinan, stakeholder, bawahan dan juga masyarakat luas," katanya.
Ia mengatakan, dalam globalisasi saat ini, daya saing menjadi salah satu parameter penting. Terlebih lagi daya saing menjadi ujung tombak peningkatan daya saing nasional. Untuk itu, tak ada salahnya menjalin kerjasama dengan stakeholder ataupun pihak swasta dalam proses pembangunan. Ia mencontohkan Kabupaten Banyuwangi yang memanfaatkan peran sektor swasta dalam mengembangkan pariwisata.
"Kalau bapak ibu mau studi banding, Jawa Timur adalah tempat yang pas. Pemprov punya P2T yang mengurus perijinan. Atau bisa juga berkunjung ke Banyuwangi. Bagaimana mereka memanfaatkan APBD yang ada dan menjalin kerjasama dengan sektor swasta," ungkapnya.
Saat ini, pemerintah dituntut berperan aktif dalam melakukan stimulasi, menciptakan inovasi, memfasilitasi dan memproteksi ekonomi rakyat kecil agar terus bertahan di tengah persangan gobal. Provinsi Jatim sendiri memiliki konsep Jatimnomics yang terdiri dari tiga aspek yakni aspek produksi dari segmen UMKM dan segmen besar, aspek pembiayaan yang kompetitif serta aspek pemasaran.
Melakukan perubahan dalam suatu birokrasi, lanjut Sukardi, memang bukan perkara mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Untuk melakukan perubahan itu, dibutuhkan semangat dan kerja keras para pemimpin. Dimana, kepemimpinan atau leadership menjadi salah satu faktor yang penting. "Pejabat Eselon II memiliki peran sangat menentukan dalam menetapkan kebijakan strategis instansi dan memimpin bawahan. Juga seluruh stakeholder dalam melaksanakan kebijakan," katanya.
Sebelumnya, Kepala Lembaga Adiministrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto mengatakan, saat ini sedang dilakukan implementasi kebijakan baru antara lain melalui upaya peningkatan kualitas lembaga diklat ASN, salah satunya Badiklat Prov. Jatim. Untuk itu, ia mengapresiasi dan memberi penghargaan khususnya kepada Badiklat Jatim yang selama ini mampu menjaga kualitas dan mutu penyelenggaraan diklat khususnya diklat PIM II. Sehingga, lembaga ini memperoleh akreditasi A.
"Saya selalau memberi rujukan kepada daerah lain untuk belajar ke Jatim. Ini semua bisa terwujud karena dukungan semua pimpinan di provinsi masing-masing," katanya.
Terkait dengan pengembangan kompetensi aparatur, lanjut Adi, hal ini menjadi kunci penting dalam upaya mewujudkan janji besar pemerintah. Yaitu keinginan pemerintah untuk membentuk birokrasi berkelas dunia. "Di tahun 2019 kita ingin mewujudkan smart ASN yang cerdas, professional dan berintegritas. Salah satunya dengan diterbitkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, dimana ASN sebagai jabatan profesi. Dimana kompetensi menjadi kunci dalam pertimbangan mutasi," katanya.
Ia mengajak para ASN menggeser cara berpikir ke arah professional. Menurutnya, saat ini ada 4,51 juta ASN di Indonesia, dimana 73 persen di daerah serta 46 persen masih lulusan SMA/SMK. "Birokrasi akan menjadi baik bila ASN nya baik. Kuncinya, bagaimana menyiapkan pimpinan di sektor publik," katanya.
Sementara itu, Kepala Badiklat Provinsi Jatim, Dr. A. Mudjib Affan mengatakan, penyelenggaraan diklat ini bertujuan untuk membangun kompetensi kepemimpinan agar ada implementasi strategi dengan mengembangkan karakter, integritas, dan wawasan kebangsaan. Serta, menjunjung tinggi etika publik dan etika moralitas. Selain itu, melalui diklat ini, diharapkan para peserta mampu mewujudkan kebijakan strategi dan mampu koordinasi secara internal dan eksternal.
Diklat PIM II Angkatan 43 ini diikuti 60 orang dengan rincian, dari Kepolisian RI sebanyak lima orang, Pemprov di luar Jatim sebanyak tiga orang, Pemkab/kota di Jatim sebanyak 9 orang, Pemkab/kota di luar Jatim sebanyak 43 orang.
Sistem pembelajaran dalam diklat ini terdiri dari pembelajaran klasikal dan non klasikal. Ada lima tahap pelajaran seperti diagnosa, taking ownership, merancang perubahan dan membangun tim, serta tahap laboratorium kepemimpinan dan evaluasi. Serta, ada visitasi dengan lokus di delapan desa tertinggal di empat kabupaten di dua provinsi selama enam hari. (**).