Iklan

Mahyudin: Pemilihan Umum Langsung Perlu Dievaluasi

JAKARTA,  Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mahyudin mengatakan, untuk memperbaiki iklim demokrasi perlu dilakukan evaluasi terhadap pemilihan umum yang belakangan dilakukan di tanah air.

Evaluasi, kata politisi senior partai berlambang Pohon Beringin itu dalam keterangan yang diterima awak media, Selasa (4/12), terutama terkait soal efektivitas dari pelaksanaan pesta demokrasi, efesiensi anggaran, konflik horizontal yang mungkin terjadi akibat dari ekses pemilu langsung.

Dikatakan laki-laki berbintang gemini kelahiran 8 Juni 1070 itu, evaluasi dapat dilakukan terhadap pemilihan langsung pilkada provinsi, kabupaten dan kota, DPRD, DPR bahkan pemilihan presiden.

Evaluasi bukan harus mengubah, tetapi apakah sistem pemilihan langsung ini paling tepat, apa harus diperbaiki?. Dengan evaluasi ini dapat diketahui kekurangan untuk diperbaiki. "Bila sistem belum tepat untuk masyarakat saat ini, bisa juga hal itu diganti menjadi sistem perwakilan."

Dia mencontohkan, untuk tingkat provinsi tetap menggunakan pemilihan langsung sedangkan di Kabupaten/Kota dipilih DPRD. Pemilihan presiden juga perlu dievaluasi terkait dengan dana saksi. Dengan 800 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS), dibutuhkan dana yang sangat besar untuk saksi.

Bila satu TPS Rp200.000 saja, 800.000 TPS pada pemilu mendatang berarti membutuhkan Rp160 miliar. Ini tentu sangat memberatkan para calon kalau dibiayai sendiri. Akibatnya calon akan mengumpulkan dana dari berbagai sumber. "Ini rentan dengan barter terhadap kebijakan pemerintah kelak."

Menurut Mahyudin, saat ini masyarakat belum siap 100 persen dengan pemilihan langsung. Ini terlihat dengan maraknya politik uang. "Pimpinan korup biasanya terlahir dari masyarakat yang korup. Masyarakat yang membuka diri untuk mau disuap akan menghasilkan pemimpin yang mudah disuap pula."

Akibat politik uang, lanjut Mahyudin, banyak pejabat negara yang dulu menyuap rakyat agar terpilih, mau menerima suap. "Karena itu, tidak heran bila kemudian pejabat negara dari tingkat daerah hingga pusat ditangkap  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."

Lebih jauh dikatakan, politik uang menjadi sumber masalah bagi demokrasi yang berkembang saat ini karena menjadi lahan subur korupsi. "Akibat politik uang, orang baik yang punya kemampuan dan integritas membangun bangsa terhalangi, dan kekuasaan diduduki orang-orang yang punya uang."

Mereka yang berkuasa karena menyuap rakyat dipastikan berkeinginan untuk mengembalikan modalnya. "Karena itu, tak heran bila saat ini banyak pejabat publik, baik kepala daerah, anggota parlemen di daerah maupun di pusat yang ditangkap KPK," kata Mahyudin.

Kedua, menurut dia, para politisi yang menggunakan uang untuk dipilih dipastikan tidak memiliki integritas dalam membangun masyarakat dan bangsa ini. Bila seseorang ingin berkuasa dengan menyuap rakyatnya untuk dipilih, diyakini saat berkuasa dia juga mudah dan mau menerima suap.
"Akibatnya terjadi 'kapitalisasi' kebijakan. Kebijakan tidak berpihak kepada rakyat, tetapi kepada mereka yang menyuap, sehingga pembangunan untuk masyarakat diabaikan," kata Bupati Kutai Timur dua periode tersebut.

Menurut dia, tingkat perekonomian Indonesia saat ini belum sepenuhnya siap dalam pemberlakuan demokrasi langsung, sebab demokrasi langsung membutuhkan masyarakat yang sejahtera sehingga tidak mudah untuk disuap.

"Menurut pandangan saya, bangsa kita tidak 100 persen siap berdemokrasi secara langsung. Demokrasi langsung memang lebih efektif, di negara maju yang berpendapatan perkapitanya di atas 11.000 dolar AS. Pendapatan kita kan baru 3.500 dolar AS perkapita. Masih ada daerah yang masih tega masang spanduk siap menerima serangan fajar," demikian Mahyudin. (akhir)